Konsistensi, Kunci Kejagung Raih Kepercayaan Publik

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadi institusi penegak hukum paling dipercaya publik. Survei Indikator Politik Indonesia menemukan 76 persen publik percaya Kejagung mampu menuntaskan penanganan kasus korupsi. 

Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai kepercayaan publik atas Kejagung terbangun karena konsistensi. "Selama beberapa tahun terakhir Kejagung memperlihatkan kinerja luar biasa dengan penangkapan dan pengungkapan berbagai kasus besar. Salah satunya perkara korupsi Sritex," kata Suparji melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025. 

Pengungkapan sejumlah kasus korupsi di Kejagung, kata dia, mampu mengungkap adanya mafia peradilan. Konsistensi Kejagung juga, lanjut Suparji, tampak dari penanganan perkara yang rapi, tertib, dan berpendirian tegas atas perkara yang ditangani, sehingga tak membuat polemik berkepanjangan.

Dia melanjutkan keteguhan Kejagung atas perkara yang ditangani juga dibuktikan dengan kemenangan saat praperadilan. Salah satunya perkara melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
 

Selaras Komitmen Presiden

Keseriusan Kejagung dalam penegakan hukum, kata Suparji, selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo beberapa kali melemparkan wacana terkait pemberantasan korupsi seperti penerapan penjara di pulau terkecil, pemiskinan koruptor, pemberian maaf saat mengaku bersalah dan mengembalikan hasil korupsi sebelum proses hukum dimulai, perampasan aset, hingga soal hukuman mati. 

Narasi-narasi tersebut, kata dia, memperlihatkan konsistensi Prabowo terhadap penegakan hukum. Penegasan teranyar adalah penandatanganan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Jaksa. Dalam aturan itu, Kejagung dilindungi dan mendapat pengawalan termasuk oleh TNI. 

"Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo melindungi aparat penegak hukum dari tekanan-tekanan luar biasa," kata dia.

Mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak, menganggap perpres tersebut selaras dengan tingginya kepercayaan publik atas Kejagung. Barita menuturkan, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung tak hanya mengungkap berbagai kasus megakorupsi, tetapi juga berbagai kasus yang sekian tahun tidak pernah diselesaikan. 

Kejagung, kata dia, juga tak segan memeriksa pihak berpengaruh. Mulai dari menteri, pejabat tinggi, pejabat publik, kepala daerah, ataupun perusahaan kelas atas yang sudah punya gurita kekuasaan ekonomi di semua lini.

"Bisa ditangkap, diperiksa, dan asetnya dikembalikan ke negara," ujar dia.

Burhanudin mengatakan kepercayaan publik terhadap Kejagung ditunjang perbaikan kinerja. "Saya kira (kepercayaan) itu karena demokrasi sangat bergantung pada efektivitas dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi," kata Jaksa Agung.
 

Baca:  Survei Indikator, Responden Lebih Percaya Kejagung Ketimbang KPK

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan Kejagung menjadi institusi penegak hukum paling dipercaya publik dengan persentase 76 persen. Kejagung bahkan lebih dipercaya dari KPK yang meraih kepercayaan 72,6 persen.

"Lagi-lagi ini bukan berita baru ya, sudah tiga atau empat tahun terakhir Kejaksaan Agung cukup menggebrak dan melewati lembaga seperti KPK yang dulu konsisten sebagai salah satu lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Survei Indikator Politik Indonesia menggunakan sampel yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS) dengan jumlah 1.286 responden. Margin of error survei diperkirakan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.