85% Keluarga Berpenghasilan Rendah Dukung MBG, Standarisasi SPPG Jadi Kunci

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Langkah ini diyakini untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sidak ini diambil sebagai respons atas tingginya ekspektasi masyarakat, serta perlunya para mitra SPPG mematuhi SOP yang ketat. Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG juga dapat berdampak luas dalam memenuhi ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas program.

Dukungan masyarakat dari beragam strata sosial pun sudah terlihat. Data penelitian yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) di tiga Kabaputen/Kota di Jawa Tengah, menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG mulai tumbuh dan ada di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan ekonomi lemah maupun yang mampu.  

“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG. Saya yakin pelaksanaan MBG belum maksimal. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi, sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” ujar Direktur RISED Fajar Rahmadi, dalam keterangannya, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurut hasil penelitian RISED, 85 persen proporsi dukungan terhadap MBG datang dari keluarga dengan tingkat pengeluaran rendah di bawah Rp1 juta, 78 persen keluarga dengan pengeluaran Rp 1-3 juta mendukung keberlanjutan MBG, 75 persen keluarga yang pengeluarannya Rp 3-5 juta, dan 60 persen keluarga dengan pengeluaran Rp 5-10 juta mengungkapkan dukungannya terhadap program MBG.  

Namun, kata dia, masih ada tantangan dari program ini  yang harus segera teratasi agar memenuhi ekspektasi masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya," tegas Fajar.


Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto- Metrotvnews.com/Hendrik

Fokus utama dari sidak dan evaluasi berkala ini meliputi ketaatan mitra dan dapur SPPG untuk mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Pemeriksaan terhadap kesiapan, kebersihan, dan standar keamanan pangan di SPPG menjadi perhatian khusus. Bagi SPPG yang tidak sesuai petunjuk teknis dan tidak higienis diberikan sanksi termasuk penghentian sementara (suspend) operasional SPPG tersebut.

Sebelumnya, Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen Albertus Dony Dewantoro, melakukan sidak pada salah satu SPPG di wilayahnya. Dia memeriksa berbagai aspek pengelolaan dapur, mulai dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), kebersihan dapur, hingga tata kelola proses produksi makanan.

Saat melakukan pengecekan di salah satu dapur, Dony menyoroti pekerja yang tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Dia menilai hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan SOP dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurut Dony, kondisi tersebut harus segera diperbaiki karena dapur MBG seharusnya memenuhi standar pengolahan makanan yang layak.

“Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegas Dony.