Sinergisitas Lintas Lembaga Negara Perkuat Masa Depan Industri Baja

Cilegon: Komisi VI DPR bersama Danantara Asset Management, dan Badan Pengaturan BUMN melakukan kunjungan kerja spesifik ke Krakatau Steel Group di Cilegon pada Kamis, 12 Maret 2026. Kunjungan ini untuk meninjau perkembangan operasional usaha sekaligus progres revitalisasi fasilitas produksi Perseroan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Krakatau Steel pada awal Februari 2026.

“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja Perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujar Nurdin dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Dia bersama Komisi VI DPR juga mengapresiasi kinerja Perseroan yang pada 2026 melakukan penguatan restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil selama 2025.

“Capaian kinerja dan langkah transformasi Perseroan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional,” tambah Nurdin Halid.

Dalam RDP tersebut, kata dia, Komisi VI DPR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.
 

Ilustrasi, gulungan baja. Foto- dok Krakatau Posco

Fasilitas Pembiayaan Perkuat Operasional Produksi

Sebagai bagian dari upaya transformasi bisnis Perseroan, Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham(Share Holder Loan/SHL) kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun untuk memperkuat likuiditas serta mendukung peningkatan kapasitas operasional.

Direktur Utama Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan, melaporkan hingga minggu pertama Maret 2026, dana SHL yang ditarik mencapai Rp4,367 triliun. Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477.000 ton, dengan sekitar 40 persen material telah tiba untuk mendukung kegiatan produksi Perseroan.

Fasilitas pembiayaan tersebut juga mendukung pelaksanaan program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake senilai Rp91 miliar. Sementara itu, sisa fasilitas sebesar Rp849 miliar akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam Perjanjian SHL.

Akbar Djohan juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri baja nasional yang terintegrasi guna menghadapi dinamika geopolitik global, serta meningkatnya persaingan industri baja dunia.

“Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global,” ujar Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) serta Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) itu.