Sikap Anwar Usman Dinilai Masuk Kategori Nepotisme

Jakarta: Sikap Anwar Usman yang tetap menggunakan fasilitas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) disorot. Anwar dikategorikan melakukan nepotisme.

"Ini jelas tidak hanya melanggar etika dan perilaku hakim konstitusi, tetapi ini juga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan nepotisme di dalam lingkungan MK, karena menikmati sesuatu yang bukan haknya atas nama nepotisme," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 April 2024.

Anwar bukan lagi Ketua MK, jabatannya diisi Hakim Konstitusi Suhartoyo. Sehingga, fasilitas yang diterima Anwar harusnya beralih sepenuhnya.

Menurut Petrus, penggunaan fasilitas ketua MK menegaskan sikap Anwar. Mengingat, Anwar mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk meminta pembatalan keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK.
 

Baca: Jubir Benarkan Anwar Usman Masih Gunakan Fasilitas Ketua MK

"Tindakan Anwar Usman itu linear dengan sikap congkaknya yaitu menggugat jabatan Ketua MK terpilih yang sudah beralih dan diserahterimakan kepada Ketua MK terpilih Dr Suhartoyo melalui gugatan PTUN," ujar Petrus.

Juru bicara (Jubir) MK Fajar Laksono membenarkan bahwa Anwar masih menggunakan beberapa fasilitas sebagai ketua MK. Meski tak memerinci fasilitas yang masih digunakan, tetapi dipastikan rumah ketua MK sudah tidak lagi digunakan Anwar.

"Sejauh ini, info itu benar adanya, beliau (Anwar Usman) masih menggunakan beberapa fasilitas Ketua MK," kata Fajar saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 21 April 2024.

MK akan bertahap melakukan penataan peralihan fasilitas yang sebelumnya digunakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ke Suhartoyo. Langkah ini akan dilakukan setelah menuntaskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pemilu yang berproses di MK.

"MK sudah berencana akan melakukan penataan menyangkut fasilitas itu setelah menuntaskan PHPU ini," jelas Fajar.