Pemkot Padang Turunkan Pajak Hiburan Jadi 50%

Padang: Pemerintah Kota Padang menurunkan pajak hiburan yang tadinya 75 persen menjadi 50 persen.

"Kota Padang malah menurunkan besaran pajak hiburan ini, yang semula diatur oleh Perda kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 adalah 75 persen, sekarang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 menjadi 50 persen," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Yosefriawan, Kamis, 18 Januari 2024.

Pada Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, tarif Pajak Hiburan atas Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Music Room, Cafe Music dan sejenisnya sebesar 75 persen. Sementara Untuk Mandi Uap/ Spa sebesar 35 persen.

"Sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 , maka Perda Nomor 4 Tahun 2011 tersebut dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50 persen," jelas Yosefriawan.

Sebagaimana diketahui, awal tahun 2024, pemerintah menerapkan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
 

Baca: Pemkot Semarang Masih Kaji Penaikan Pajak Hiburan 40-75%

Kenaikan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut UU ini, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan tersebut ditetapkan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen, namun hanya kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Sementara itu, 11 kegiatan lainnya dikenakan pajak hiburan paling tinggi sebesar 10 persen. Aturan kenaikan pajak hiburan ini diterapkan mulai Januari 2024. Ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Pajak hiburan merupakan salah satu penyumbang Penghasilan Asli Daerah (PAD) bagi Padang. Tahun 2023, kata Yosefriawan, target Rp8 miliar, realisasi Rp8,2 miliar lebih. "Tahun 2024 target Rp10 miliar," tukasnya.