Majelis Umum PBB Desak Gencatan Senjata Gaza dan Pembebasan Sandera

New York: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu 11 Desember 2024 mengeluarkan seruan tegas untuk segera menghentikan serangan militer di Gaza melalui gencatan senjata permanen. Dalam resolusi yang sama, PBB juga mendesak pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap seluruh sandera yang masih ditahan oleh kelompok militan Palestina.

Melansir dari Voice of America, Kamis 12 Desember 2024, PBB menyampaikan dukungannya terhadap rakyat Palestina melalui sebuah resolusi yang diadopsi dengan 158 suara mendukung, sementara sembilan negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel, menolak. 

"Pesan yang disampaikan adalah bahwa kami mendukung Anda," ujar Riyad Mansour, perwakilan Palestina di PBB, menekankan bahwa keputusan tersebut mencerminkan isolasi Israel dan Amerika Serikat dalam komunitas internasional terkait konflik ini.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik resolusi tersebut, menyebutnya sebagai bentuk "komplikasi" karena tidak secara langsung mengaitkan pembebasan 100 sandera yang masih ditahan oleh Hamas dengan seruan gencatan senjata. 

Sementara itu, Amerika Serikat menolak resolusi ini dengan alasan serupa, menekankan bahwa langkah tersebut dinilai hanya akan memperkuat Hamas tanpa memberikan jaminan pembebasan sandera.

Dalam kesempatan lain, PBB juga memberikan dukungan besar terhadap UNRWA, badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, meskipun badan tersebut menghadapi tekanan berat setelah parlemen Israel meloloskan undang-undang untuk melarang operasinya mulai Januari mendatang. 

Resolusi mendesak Israel mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional, termasuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Gaza.

Krisis kemanusiaan Gaza

Resolusi PBB turut menyoroti kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza, terutama di wilayah utara, di mana sekitar 65.000 hingga 75.000 warga Palestina telah terputus dari akses bantuan selama dua bulan terakhir. Badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan potensi kelaparan massal di wilayah tersebut.

Wakil Menlu yang juga Duta Besar Indonesia untuk PBB Arrmanatha Nasir, menegaskan pentingnya tanggung jawab moral global dalam menghadapi situasi yang mengerikan ini. 

"Kita tidak bisa diam menyaksikan tragedi ini. Kita memiliki kewajiban politik, kemanusiaan, dan moral untuk bertindak," ujarnya saat mengajukan resolusi gencatan senjata.

Situasi perang yang berlanjut

Di tengah seruan internasional, serangan udara Israel tetap berlangsung di Gaza utara dan tengah, menewaskan sedikitnya 26 orang pada Rabu, menurut pejabat kesehatan Palestina. Serangan di Beit Lahiya menewaskan 19 orang, sementara serangan lain di kamp Nuseirat menewaskan tujuh orang.

OCHA juga melaporkan bahwa Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi untuk beberapa wilayah di Gaza tengah, menjadikannya perintah pengungsian ketiga yang dikeluarkan tahun ini.

Konflik ini bermula dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 250 orang disandera. Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 44.700 orang, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.

Dengan resolusi ini, Majelis Umum PBB berharap dapat memberikan tekanan moral kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalur kemanusiaan bagi warga Gaza yang sangat membutuhkan. (Muhammad Reyhansyah)