Diancam Pencabutan Izin, Dokter Magang di Korsel Diminta Berhenti Mogok Kerja

Seoul: Para dokter muda dan magang di Korea Selatan diberi waktu hingga akhir Februari untuk kembali bekerja atau berisiko dikenai berbagai jenis hukuman.

Pemerintah Korsel mengatakan pada Senin ini, 26 Februari 2024, bahwa aksi protes para dokter muda selama sepekan terakhir telah mengganggu layanan kesehatan bagi pasien di beberapa rumah sakit besar.

Dua pertiga dari dokter residen dan magang di Korea Selatan telah melakukan aksi mogok kerja untuk memprotes rencana pemerintah meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran. Peningkatan ini merupakan upaya mengatasi kekurangan dokter yang menurut pihak berwenang akan semakin memburuk tahun depan.

Aksi protes para dokter muda telah memaksa rumah sakit untuk menolak pasien dan membatalkan berbagai prosedur medis.

"Mengingat gawatnya situasi, pemerintah mengeluarkan permohonan terakhir," kata Menteri Keamanan Korea Selatan Lee Sang-min dalam pembukaan pertemuan gugus tugas, seraya menambahkan bahwa kekacauan meningkat di rumah sakit dan layanan darurat telah mencapai situasi berbahaya.

"Jika Anda kembali ke rumah sakit yang Anda tinggalkan pada tanggal 29 Februari, Anda tidak akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi," ucap Lee. "Kami mengimbau Anda semua untuk mengingat suara Anda akan terdengar keras dan paling efektif di saat Anda berada di sisi pasien," sambungnya, seperti dikutip dari laman CGTN.

Pemerintah Korsel sebelumnya telah memperingatkan bahwa aparat dapat mengambil tindakan hukum terhadap dokter yang tidak mematuhi perintah kembali bekerja, termasuk penuntutan, kemungkinan penangkapan, dan pencabutan izin medis.

Para dokter muda yang melakukan aksi protes mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji serta kondisi kerja mereka terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah dokter.

Baca juga:  Mogok Kerja, Dokter Korsel Keluhkan Beban Kerja yang Terlampau Berat

Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan Park Min-soo mengatakan para dokter muda yang tidak kembali bekerja pada 1 Maret akan menghadapi penangguhan izin medis minimal tiga bulan. Berbagai tindakan hukum lainnya juga masih terbuka untuk diterapkan.

Dokter-dokter senior dan praktisi swasta belum ikut serta dalam aksi mogok kali ini, namun telah mengadakan demonstrasi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana peningkatan kuota sekolah kedokteran.

Banyak warga Korea Selatan mendukung rencana peningkatan mahasiswa kedokteran yang dipelopori Presiden Yoon Suk Yeol. Jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini menunjukkan sekitar 76 persen responden menyetujui rencana tersebut, terlepas dari afiliasi politik mereka.

Jajak pendapat terpisah yang dilakukan oleh organisasi penelitian publik Realmeter yang dirilis pada Senin ini menunjukkan bahwa peringkat persetujuan terhadap Yoon telah meningkat menjadi 41,9 persen, pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir.