NEWSTICKER

Cegah Krisis, Ekspor Batu Bara akan Dikenai Pungutan

12 January 2022 15:33

Larangan eskpor batu bara akan berakhir dalam dua pekan ke depan. Untuk mengantisipasi agar tidak ada PLTU yang kekurangan pasokan batu bara, pemerintah sedang mematangkan skema pungutan ekspor batu bara yang selama ini tidak dikenai pungutan

Di dalam skema baru tersebut, PLN tidak lagi membeli batu bara dengan harga yang dipatok USD 70/metrik ton. Selanjutnya PLN akan mengikuti fluktuasi harga pasar internasional yang nilainya sebesar USD 197/metrik ton. Selisih harga yang harus PLN bayar kepada pemasok, ini akan ditutup dengan dana hasil pungutan ekspor batu bara. 

Sebagai pemungut dan pengelola dana hasil ekspor batu bara, sebuah Badan Layanan Umum (BLU) akan dibentuk oleh pemerintah. Skema serupa telah diberlakukan ke komoditas kelapa sawit dan dana hasil pungutan ekspornya kini pemerintah gunakan untuk membiayai operasi pasar menstabilkan harga minyak goreng yang sedang melonjak. 

Pengamat energi Fabby Tumiwa menilai skema baru ini bisa menjadi solusi krisis batu bara, namun hanya jangka pendek. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang untuk memecahkan masalah yang lebih fundamental. "Krisis batu bara tidak hanya karena harga, tapi juga ada faktor cuaca. Maka PLN perlu menaikkan cadanganya dari 20 hari menjadi 30 hari," sarannya.

Sementara pengamat energi dari UGM, Fahmi Radhi, menilai skema baru tersebut punya potensi melanggar konstitusi yang merugikan rakyat. Di dalam UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa batu bara adalah kekayaan alam yang harusnya dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. 

"Peneyapan harga beli batu bara oleh PLN sesuai harga pasar internasional ini menyalahi konstitusi. Meski disubsidi tidak menjamin tarif listrik tidak naik. Kalau tarif listrik naik (dengan alasan naiknya harga batu bara -red), rakyat yang jadi korban," papar Fahmi Radhi.