Konglomerat Timur Tengah Lirik Bali, Luhut Ungkap Ganjalannya Masih di Kepastian Hukum

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa para pemodal besar dunia, khususnya dari Timur Tengah, menyatakan minat serius untuk menempatkan dana mereka di Indonesia, dengan Bali sebagai destinasi utama. Namun, keraguan atas kepastian hukum di tanah air masih menjadi ganjalan terbesar yang kerap ditanyakan para investor tersebut.

"Mereka sudah banyak sekali yang ketemu saya yang orang-orang yang punya uang banyak, baik orang Timur Tengah sendiri, mereka ingin mempertimbangkan untuk serius masuk di Indonesia dan mereka spesifik menjelaskan Bali karena mereka masalah keamanan. Tapi di situ selalu diberi mereka katakan, 'Bagaimana kepastian hukum?' gitu," ujar Luhut dalam tayangan Breaking News Metro TV, Selasam 27 Oktober 2026.

Luhut menjelaskan, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah membuat para konglomerat global mencari negara yang aman untuk menyelamatkan aset mereka. Peluang ini sangat besar, berkaca pada Singapura yang mampu menyerap dana kelolaan keluarga kaya (family office) hingga 30 miliar dolar AS hanya dalam satu kuartal.

"Kalau peluang ini lewat, mereka akan cari tempat lain untuk mendarat. Kita tidak ingin dana itu hilang hanya karena regulasi kita dianggap belum memberi rasa aman," tegasnya.

Untuk menjawab keraguan tersebut, Luhut menyatakan pemerintah tengah mengebut pembenahan regulasi bersama para pakar hukum, salah satunya melalui penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dibahas bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Luhut menegaskan, kajian UU Tipikor difokuskan untuk memperjelas batasan delik agar tidak multitafsir bagi pelaku usaha, bukan untuk memperlemah penegakan hukum.

"Tidak ada niatan kita menghapuskan unsur kerugian negara. Tadi Pak Yusril sudah jelaskan, batasannya yang dipertegas agar tidak lari ke mana-mana dan memberi kepastian bagi dunia usaha," tambah Luhut.
 

Selain kepastian hukum bagi Family Office dan Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center), pemerintah juga menyiapkan integrasi sistem digital melalui Government Technology (GovTech) yang direncanakan meluncur secara nasional pada 10 November mendatang di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sistem GovTech tersebut telah memverifikasi 60 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang memenuhi syarat dan ditargetkan menjangkau lebih dari 100 juta warga pada saat peluncuran. Integrasi data tunggal ini diyakini akan memangkas celah korupsi serta menciptakan transparansi tata kelola negara.

Luhut menambahkan, tim pakar hukum yang terdiri dari Prof. Yusril Ihza Mahendra hingga Prof. Eddy Hiariej kini sedang merampungkan draf kajian hukum tersebut untuk dilaporkan secara tertulis kepada Presiden Prabowo dalam satu pekan ke depan sebelum dibahas bersama DPR.

"Kita harus kompak. Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, jika kepastian hukum terwujud dan sistem digital kita berjalan transparan, Indonesia akan tetap menjadi tempat investasi yang sangat menarik bagi dunia," pungkas Luhut.