25 Tahun Reformasi, Demokrasi di Indonesia Belum Sepenuhnya Kokoh

Era reformasi sudah berjalan 25 tahun. Tetapi demokrasi di Indonesia relatif belum sepenuhnya kokoh. Bahkan, kebebasan sipil yang jadi syarat mutlak sebuah demokrasi masih belum menemukan ruang kebebasannya.

Menurut Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terjadi kemerosotan yang dalam pada demokrasi di Indonesia.

"Kita punya harapan besar dulu, ketika Pak Jokowi terpilih di 2014, kita melihat sosok pemimpin sipil dan rekam jejak sebelumnya, ada harapan demokrasi akan tumbuh dan semakin baik. Tetapi kenyataannya, setelah delapan tahun bukan perkembangan justru terjadi penurunan terus menerus," ujar Herzaky dalam Metro Pagi Primetime, Metro TV, Sabtu (20/5/2023).

Sementara itu, Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai arah pembangunan pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di era Jokowi, pembangunan terlihat hanya fokus pada ekonomi dan mengesampingkan aspes demokrasi.

"Arah pembangunan pemerintahan Pak Jokowi agak-agak berbeda sedikit dengan yang dilakukan di masa sebelumnya. di masa Pak SBY, jika kita lihat dari berbagai pernyataan Jokowi memang lebih fokus ke pembangunan ekonomi, sementara ada kesan bahwa aspek kebabasan, demokrasi, kebebasan sipil tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius," ujar Saidiman.

Menurut Herzaky, seharusnya pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan. Hal itu sudah terbukti bisa dilakukan di era pemerintahan SBY.

"Berbicara demokrasi dan pembangunan ekonomi, seharusnya bisa seiring sejalan begitu. Di pemerintahan Pak SBY, kita lihat pada 2004 sampai dengan 2014, Pak SBY bisa membuat APBN yang semula hanya Rp400 triliun bisa menjadi Rp1.800 triliun dan juga terjadi peningkatan indeks demokrasi yang signifikan di Pemerintahan Pak SBY," jelas Herzaky. 

Sebelumnya, The Economist Intelligence Unit merilis indeks demokrasi pada aspek kebebasan sipil pada 2019-2020 di Indonesia mendapat skor hanya 5,59, skor ini jauh dari rata-rata negara yang menganut sistem demokrasi yakni 6,48.