KPK Segera Tentukan Status Hukum Bupati Meranti

KPK masih memeriksa Bupati Meranti Muhammad Adil beserta puluhan pejabat Pemkab lainnya dalam kasus suap pengadaan jasa umrah, Jumat (7/4/2023). Dipastikan dalam 1x24 jam KPK akan menentukan status hukum Muhammad Adil.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti berdasarkan Pasal 17 KUHP. Maka perkara ini akan naik ke dalam tahap penyidikan. Kemudian, tak menutup kemungkinan Adil akan menjadi tersangka.

Bupati Meranti Muhammad Adil terjaring OTT KPK bersama 24 pejabat lain, di antaranya kepala dinas, sekretaris daerah, ajudan pribadi dan beberapa anggota BPKAD, Kamis (6/4/2023).

Selain itu, Muhammad Adil tak hanya dikenal sebagai Bupati Meranti, namun juga dikenal sebagai juragan tanah. Dari hasil LHKPN 2021, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp4,7 miliar yang didominasi dengan tanah.