Menkeu Akan Pelototi APBD Ngendon di Bank Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengawasi dana APBD di setiap daerah. Menteri Keuangan menyatakan posisi simpanan pemerintah daerah masih sangat besar. Hal itu menimbulkan pertanyaan 'ke mana dana simpanan pemerintah daerah senilai lebih dari 200 triliun tersebut?'

"Saya salurkan uang pemerintah pusat. Tahun depan anggaran ada efisiensi di mana anggaran ke daerah saya kurangi. Mereka (pemerintah daerah) datang ke saya marah-marah, 'Wah, kenapa dipotong? Kenapa ini? Kenapa itu, kenapa ini?' Mereka tidak kekurangan uang, bahkan kelebihan!" kata Menkeu dalam Acara Satu Tahun Prabowo-Gibran, Metro TV, Kamis, 16 Oktober 2025, kemarin.

"Coba Anda lihat sekarang bulan Agustus 2024 punya Rp254 triliun. Nganggur di perbankan mereka di bank-bank daerah. Terus kalau melihat ini kan 'Nanti dihabisin' katanya. Lihat Desember 2024 mereka punya Rp92 triliun. Artinya? Enggak dipakai!" ujarnya.
 

Baca: Kejagung Sita Total Rp13 Triliun terkait Kasus Suap CPO

Sisa anggaran daerah yang tidak terserap itu menjadi alasan Menkeu memotong dana APBD. Purbaya menegaskan pemda diizinkan meminta APBD ditingkatkan dengan syarat penyerapan anggaran maksimal.

"Bahkan di Desember 2023 lihat sisanya Rp103.9 triliun. Jadi harusnya kalau saya potong pun enggak apa-apa. Harusnya mereka protes, 'Wah, uang saya kurang. Saya enggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa?' Tapi nanti akan saya periksa. Jadi saya bilang ke mereka sih, Ya, anda boleh minta uang tambahan?  Boleh, saya kasih. Kalau penyerapan anggarannya bagus dan enggak ada lagi penyelewengan," kata dia.

"Kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan memotong uang mereka tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh. Sama di pusat juga sama. Pusat seperti daerah seharusnya ekonominya tumbuh lebih bagus," ujarnya.