Fadli Zon Didesak Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mereka menyerukan Fadli Zon untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah.

"Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, hentikan pemutuhan sejarah," ujar sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil saat Fadli Zon menanggapi pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR.

Mereka membentangkan spanduk dan poster sembari menyerukan penghentian proyek penulisan ulang sejarah. Selain pemutihan sejarah, mereka juga menolak gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Atas aksi itu, Fadli Zon menanggapi dengan santai. Menurut Fadli, hal itu adalah hal yang biasa sebagai bentuk aspirasi.

"Saya juga dulu pernah kayak begitu. Menurut saya aspirasi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
 

Baca juga: Minta Maaf, Fadli Zon Mengutuk Pemerkosaan 1998

Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan sedang menggarap proyek penulisan ulang sejarah nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan, langkah ini bertujuan untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan bagaimana perspektif Indonesia-Sentris dalam narasi sejarah bangsa. 

"Yang ingin kita buat adalah Indonesia-Sentris. Jadi, Perspektif Indonesia." kata Fadli Zon, baru-baru ini.

Proyek ini mencakup penulisan 10 jilid buku sejarah, mulai dari era awal Nusantara hingga masa reformasi. Penulisan melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia, dan anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai sekitar Rp9 miliar. 

Hasil penulisan ulang sejarah ini direncanakan diuji publik pada Juli 2025. Kemudian, diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.