Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan mengungkap sejumlah hambatan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi sertifikasi halal. Haikal Hasan mengatakan terdapat oknum yang bermain dan membuat pelaku usaha mundur.
Hal tersebut disampaikan saat rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu, 5 Februari 2025. Haikal mengungkap ada oknum yang menggetok bayaran halal dengan nilai tinggi.
Menurut survei yang ia lakukan, oknum tersebut meminta harga Rp10 juta untuk mendapatkan sertifikat halal terhadap pengusaha warteg. Hal ini berbeda dengan aturan yang berlaku karena selama ini BPJPH tidak memungut biaya apapun untuk penerbitan sertifikat halal.
"Saya menyisir ternyata ada warteg-warteg yang tidak punya sertifikat halal. Nah ini salah satu yang kita upayakan karena kita harus berpihak kepada mereka yang kecil, mereka yang lemah. Kalau yang franchise, yang segala besar-besar itu, yang punya cabang di mana-mana, tentu mereka sudah lakukan sertifikasi halal," kata Haikal dalam tayangan Newsline Metro TV, Sabtu, 8 Februari 2025.
"Setelah saya kumpulkan sampel 100 pengusaha warteg dan saya katakan 'bapak-bapak ibu-ibu yuk kenapa belum proses halal' gitu, ternyata ada seorang yang berkata 'Babeh kami belum melakukan sertifikasi halal karena kami dimintai biaya Rp10 juta satu warteg," tambahnya.
Imbas dari tidak tertib halal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-8 negara penghasilan produk halal. Indonesia bahkan kalah dari Tiongkok yang menduduki peringkat teratas.
"Saya mengidentifikasi ada 66 juta pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku kan harus
kuliner dulu, kuliner itu jumlahnya 14 juta, namun yang terdaftar yang tersertifikasi halal di tempat kami baru 2,1 juta. Nah berarti ada 12 jutaan lagi di luar sana yang harus kita lakukan sertifikasi halal," ungkap Haikal.
Haikal mengaku pihaknya kini sedang mengumpulkan bukti untuk melakukan penindakan terhadap oknum tersebut. Setelah bukti terkumpul, maka oknum tersebut akan dipanggil.
"Kami berikan peringatan bahwa hal ini tidak berpihak kepada yang kecil, tidak sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh Pancasila UUD kita," ujarnya.
"Presiden Prabowo sering sekali dan berkali-kali di setiap kesempatan yuk kita bekerja untuk rakyat, demi rakyat, tetapi para oknum pemeriksa halal ini suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka dari itu, kita belum jadi pemain global yang yang terbesar karena banyaknya pelaku usaha yang enggan (seritifikasi halal)," sambungnya.
Pelaku usaha, kata Haikal, banyak yang enggan mendaftarkan sertifikasi halal karena ulah oknum. Pelaku usaha juga kerap dimintai biaya untuk mendapat sertifikat halal.
"Kepada Metro TV kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini sehingga bisa kami umumkan kepada masyarakat, jangan percaya kepada oknum-oknum itu. Datanglah atau masuklah ke dalam situs kami yaitu SiHalal. Semua informasi akan ada di sana," pungasnya.
Streaming