NasDem Desak Pemerintah Tetapkan Kebijakan Jelas Kelanjutan IKN

Jakarta: Partai NasDem mendesak pemerintah segera menetapkan arah kebijakan yang jelas terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). NasDem tidak ingin anggaran yang sudah dikeluarkan untuk IKN menjadi sia-sia.

"Pemerintah punya program strategis yang harus tetap berjalan. Jangan sampai IKN sudah keluar banyak uang, tapi tidak ada aktivitas," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa, dikutip dari Breaking News Metro TV pada Jumat, 18 Juli 2025.

NasDem, kata Saan, mendesak pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengalihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pemerintah juga perlu mengatur pemindahan bertahap kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian prioritas seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas.

" Langkah ini bertujuan agar gedung dan infrastruktur yang telah dibangun tidak terbengkalai dan segera difungsikan. Kehadiran Wakil Presiden di IKN juga dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia, termasuk Papua," kata Saan.

 

Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Upacara HUT ke-80 RI Tak Digelar di IKN

Opsi lainnya, pemerintah diminta melakukan moratorium sementara jika IKN masih belum layak ditetapkan sebagai ibu kota negara. Status IKN wajib dievaluasi selama moratorium.

"Pemerintah dapat mempertimbangkan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara," ujar Saan.

Selain itu, NasDem juga mendesak revisi atas UU Nomor 3 Tahun 2022. Revisi ini dianggap perlu untuk menghentikan polemik dan memastikan pembangunan tidak mangkrak.

Di akhir pernyataannya, Saan menyampaikan harapan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak, realistis, sesuai kondisi fiskal, dan kebutuhan nasional. Ia menegaskan bahwa NasDem tetap mendukung pembangunan nasional, namun dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.


(Tamara Sanny)