Bedah Editorial Indonesia - Saatnya Mengawal Suara

Hari ini, setiap warga negara yang memiliki hak suara punya dua tugas penting. Pertama, saja menyalurkan suara. Kedua, setiap kita juga harus ikut mengawal dan mengaman suara yang telah kita berikan itu.

Belum pernah sejak era pemilu, khususnya pemilihan presiden langsung, kita menghadapi ancaman kecurangan sebesar dan semasif saat ini. Indikasinya sudah begitu banyak, bahkan sejak sebelum rangkaian pilpres dimulai. 

Yang paling nyata dan telah terbukti, apalagi kalau bukan pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, saat meloloskan cawapres di bawah usia 40 tahun sebagaimana syarat undang-undang. Dengan mengubah aturan, yang tidak bisa menjadi melenggang. Dengan menabrak etika, yang jauh dari kepantasan bisa dipantas-pantaskan.

Setelah itu, parade pelanggaran aturan dan pengangkangan etika berpolitik dan bernegara terjadi. Di sepanjang masa kampanye, muncul berbagai laporan penggunaan fasilitas dan alat negara untuk menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Seruan kenetralan ASN dan aparat negara juga malah dijungkirbalikkan sendiri oleh Presiden dengan terang-terangan menyatakan boleh berpihak dan boleh berkampanye. 

Ketika sejumlah kampus mengkritik sikap Presiden yang kian menjauh dari esensi demokrasi, aparat justru dikerahkan untuk ‘menggembosi’ seruan moral itu. Seperti yang diungkapkan Rektor IAIN Kudus Adurrohman Kasdi yang mengaku diminta pihak kepolisian membuat video yang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Permintaan itu ia turuti.

Sikap intimidatif juga ditampakkan salah satu kubu paslon, yakni dengan terus menggiring opini pilpres satu putaran. Alasannya pun tak kalah intimidatif, yakni mencegah pemborosan dan membangun kesetabilan. Padahal, fakta menunjukkan bahwa berbagai survei dan analisis menyimpulkan pilpres dua putaran tidak terelakkan.