Pengamat Sebut KPK Tidak Paham Skala Prioritas

Pengamat politik Indonesia Ray Rangkuti menyebut langkah pertama KPK di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sesuai skala prioritas. Menurutnya masih banyak kasus yang lebih penting untuk segera diungkap.
 
“Harus diteliti apakah ini penegakan hukum politik atau ini murni objektif sebagai penegakan hukum. Karena saya kan jadi bertanya-tanya dibuatnya. Langkah pertama KPK sekarang kok yang beginian? Dalam skala prioritas pekerjaan, mestinya penetapan Hasto ini yang ke-10 ke-11,” kata Ray dalam Primetime News, Metro TV, Rabu, 25 Desember 2024.
 
“Ada banyak persoalan yang jauh lebih penting. Misalnya soal Gubernur Bank Indonesia, dan yang telah ditetapkan tersangka namun kalah di pra peradilan, ditindak lanjuti tidak?,” ucapnya.
 

Baca: Rumah Keluarga Hasto Kristiyanto di Yogyakarta Tampak Sepi

 
Ray mengendus penetapan Hasto sebagai tersangka sarat unsur politis. Sebab kata dia, penegakan hukum murni dan penegakan hukum politik hampir tidak terlihat batasnya. 
 
“Ya kalau sudah ditetapkan ya dihadapi. Tetapi tidak sendirinya menyelesaikan persoalan terkait dugaan politisasi kasus. Harus dipertimbangkan dari aspek politiknya. Sebab di negara ini antara penegakan hukum murni dengan penegakan hukum politik batasnya hampir tidak ada,” jelasnya.
 
Menurutnya hal ini disebabkan sosok Hasto lima tahun yang lalu dengan Hasto yang sekarang berbeda. Posisi Hasto di lingkaran kekuasaan menjadikannya penting pada lima tahun lalu. “Kalau sekarang kan mereka jadi oposisi,” sambungnya.