KPK Protes Hakim Tolak Dakwaan Perintangan Penyidikan Hasto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) protes majelis hakim menolak dakwaan perintangan penyidikan, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, bukti dan bunyi pasal dinilai sudah sesuai.

“Menurut saya kan persangkaannya jelas, bunyi pasalnya pun jelas, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Juli 2025.

Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan. Setyo meyakini permasalahan yang membuat dakwaan itu dianulir bukan karena kurang bukti.

“Kami semua yakni bahwa itu secara langsung ada upaya untuk menyegah, merintangi, dan menggagalkan. Jadi kurang bukti apa sebenarnya?” ujar Hasto.

Meski begitu, KPK menerima putusan hakim, karena vonis tidak bisa dianulir. Saat ini, KPK menunggu hasil lengkap putusan untuk menentukan sikap.

Putusan Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Majelis sepakat memberikan hukuman penjara kepada dia.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan,” kata Ketua Majelis Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Hukuman kurungan itu tidak dimulai dari hari pembacaan putusan. Pemenjaraan Hasto dihitung dari masa penahanannya pada tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, jaksa sejatinya menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan. Namun, dugaan itu dinyatakan tidak terbukti oleh hakim karena kurangnya bukti.

Dalam kasus ini, Hasto juga diberikan hukuman denda sebesar Rp250 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau pidana penjara Hasto bakal ditambah. (Can)