Fraksi Golkar Serahkan Petisi HMP Terkait Wapres Gibran

Pimpinan DPR RI menerima dokumen usulan dan petisi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 13 anggota Fraksi Partai Golkar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Usulan tersebut berkaitan dengan proses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dokumen petisi diserahkan langsung oleh perwakilan anggota Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Ahmad Doli mengatakan pengajuan HMP didasarkan pada perkembangan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazah serta legitimasi posisi wakil presiden.

"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai, dan kami juga mengikuti perkembangan dinamika di masyarakat yang aspirasinya sama. Oleh karena itu, 13 anggota menyampaikan permohonan Hak Menyatakan Pendapat untuk diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi Pasal 7A, 7B, dan 7D UUD 1945," ujar Ahmad Doli di Kompleks Parlemen Senayan dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.
 

Penyerahan dokumen tersebut sempat diwarnai interupsi dari peserta rapat. Mereka meminta seluruh nama anggota yang menandatangani petisi dibacakan secara terbuka sebagai bentuk perlakuan yang setara (equal treatment), sebagaimana dilakukan dalam penyerahan usulan dari fraksi sebelumnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Ahmad Doli kemudian membacakan 13 nama anggota Fraksi Partai Golkar yang menandatangani petisi HMP. Mereka terdiri atas Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaja, Umbu Kabunang, dan Hetifah Sjaifudian. Nama lainnya ialah Bambang Patijaya, Andika Hazrumy, Eric Hermawan, Karmila Sari, Atalia Praratya, Bias Layar, dan Samsu Bahri.

Setelah pembacaan nama selesai, dokumen petisi diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk diteliti dan diverifikasi. Berkas tersebut selanjutnya akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dipertimbangkan untuk masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI.

Pengajuan HMP merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya sesuai ketentuan UUD 1945.