Gerindra Minta Polri Usut Tuntas Motif Politik di Balik Penyadapan Presiden Prabowo

Partai Gerindra meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendalami motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik untuk mengganggu stabilitas nasional.

"Kami mengecam dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum perwira tinggi institusi kepolisian yang berani-beraninya melakukan penyadapan kepada kepala negara kita. Ini bukan hanya sebuah pengkhianatan kepada presiden, tapi ini juga bentuk pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlepas apa pun motif mereka melakukan penyadapan tersebut," ujar Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 4 Novemeber 2026.

Sugiat mengapresiasi langkah tegas jajaran Polri yang bergerak cepat menetapkan sejumlah oknum perwira tinggi sebagai tersangka tanpa pandang bulu. Kendati demikian, ia menekankan agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya semata, melainkan membongkar pihak mana pun yang berada di baliknya.

"Kalau memang ada indikasi bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat dalam kasus penyadapan ini, saya berharap institusi kepolisian bisa mengusut secara tuntas, setuntas-tuntasnya supaya ini tidak menjadi polemik di kemudian hari," tegas Sugiat.
 

Menurutnya, tindakan nekat menyadap kepala negara tidak mungkin didasari motif pribadi semata, melainkan diduga bermotif politik yang lebih besar. Hal itu diduga berkaitan dengan pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kebijakan Presiden Prabowo yang memprioritaskan kepentingan rakyat di atas oligarki.

Gerindra pun mendesak penyidik menjatuhkan pasal pidana seberat-beratnya kepada para tersangka demi memberikan efek jera, sekaligus meminta Polri melakukan pembersihan internal secara menyeluruh guna memastikan jaringan serupa tidak lagi tersisa di Korps Bhayangkara.