4 August 2023 23:26
Ajang pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu momen paling penting dalam penyelenggaraan negara. Dengan kedaulatan di tangan rakyat, rakyat pula yang menentukan siapa pemimpin yang akan mengarahkan nasib bangsa Indonesia untuk sedikitnya lima tahun ke depan.
Tiap pemilu merupakan kesempatan amat berharga. Namun, momentum pemilu selama beberapa periode ke depan lebih istimewa atau bahkan dapat dikatakan sebagai momentum kritis dalam kemajuan RI.
Presiden Joko Widodo menekankan hal itu dalam acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jarta awal pekan ini.
Jokowi mengaku dibisiki sejumlah lembaga keuangan internasional, bahwa periode 13 tahun mendatang merupakan masa-masa paling menentukan bagi Indonesia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju. Itu berarti ada momen tiga pemilu yang diharapkan menancapkan tonggak kepemimpinan yang tepat hingga dapat membawa bangsa ini naik kelas.
Ketiga momen pemilu itu yakni di 2024 yang kini sudah dimulai tahapannya. Berikutnya adalah pemilihan umum di 2029 dan 2034.
Di periode tersebut, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi sekaligus menggencarkan hilirisasi industri. Dua hal itu menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dari posisi saat ini yang masih sebagai negara berkembang.
Peluang tersebut juga tidak terlepas dari visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada empat syarat untuk mencapai visi jangka panjang itu, yaitu sumber daya manusia (SDM) berkualitas, ketersediaan infrastruktur, kelembagaan yang berkualitas, serta kebijakan pemerintah.
Keempat syarat itu bertautan dan saling menopang dengan kebijakan pemerintah sebagai sektor hulu. Dan, sesungguhnya peletakan dasar-dasar pijakan untuk melompat juga meliputi periode beberapa tahun belakangan.
SDM berkualitas tidak akan tersedia tanpa kebijakan pendidikan yang tepat dan terarah. Tahun ini pun, dunia pendidikan masih berkutat dengan persoalan kisruh pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.
Kecurangan dan permainan demi meraih keuntungan pribadi dengan memanfaatkan celah-celah di PPDB marak terjadi. Pantas saja korupsi sangat sulit diberantas, sedari usia belia anak-anak Indonesia disuguhi 'teladan' yang menyuburkan sikap permisif pada korupsi.
Belum lagi permasalahan tingginya angka prevalensi kekerdilan atau pada anak. Kekerdilan berhubungan dengan tingkat kecerdasan dan kesehatan fisik.
Meski Indonesia berhasil menekan angka dari 37,8% di 2013 menjadi 27,67% di 2019, prevalensi kekerdilan pada anak masih melampaui angka toleransi kurang dari 20% yang ditetapkan WHO. Upaya menurunkan angka juga terhambat oleh pandemi covid-19 yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat selama hampir tiga tahun.
Berbagai permasalan tersebut memmbuat tuntutan kepada presiden terpilih tidak main-main. Pekerjaan berat menanti di depan mata. Kemenangan dalam pemilihan presiden bukan anugerah melainkan beban amanat rakyat yang harus dipikul.
Pembenahan-pembenahan untuk bisa naik kelas semua tergantung presiden yang terpilih nantinya. Untuk itu, rakyat perlu memanfaatkan kesempatan jelang pemilu untuk menimbang-nimbang pilihan calon presiden. Visi perubahan atau keberlanjutan dari capres dalam Pemilu 2024 ditentukan oleh seberapa jauh kualitas perubahan dan kualitas keberlanjutan yang ditawarkan. Yang pasti tantangan kepemimpinan bangsa dan negara ini ke depan jauh lebih komples dan dinamis, sangat dinamis.
Cermati rekam jejak, kecerdasan, dan karakter capres. Jangan sampai salah memilih pemimpin yang membuat bangsa ini gagal meraih visi Indonesia Emas 2045.