Firli Bahuri Dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil yang diisi sejumlah mantan pimpinan KPK dan aktivis-aktivis anti korupsi melaporkan oknum KPK yang terlibat atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM ke Dewas KPK. Selain itu, koalisi juga akan melaporkan Firli Bahuri ke aparat penegak hukum.
 
Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta Dewas menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat, lantaran telah melanggar kode etik dan pidana.

Pihak KPK menyerahkan pengusutan laporan mengenai dugaan kebocoran penyelidikan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM ke Dewas KPK. 

Kabag Pemberitaan Ali Fikri menegaskan, pihaknya tidak ingin ikut campur. Ali yakin Dewas bertindak profesional, dan independen dari pengaruh pihak manapun.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya, atas dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, surat laporan tersebut telah dilayangkan secara tertulis ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2023).

Namun Boyamin tidak mau mengungkap siapa oknum KPK yang dimaksud. Ia hanya mengatakan tindak pidana pembocoran dokumen hasil penyelidikan KPK itu merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori menghalangi penyelidikan.
 
Dalam laporannya, MAKI mengajukan sejumlah nama untuk menjadi saksi diantaranya, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut, dugaan ini merupakan sesuatu yang sangat krusial dan harus di proses hukum, dan oknum-oknum yang bersangkutan harus diberi sanksi agar tidak berkembang liar.

"Kalau memang ada oknum yang diduga bertanggung jawab terhadap dugaan pembocoran ini, ya saya berharap segera mengundurkan diri, dan proses-proses termasuk Dewas ataupun proses hukum dilanjutkan berikutnya," ujar Boyamin Saiman.