DPR Segera Bahas Perintah Presiden Evaluasi Tunjangan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi fasilitas bagi anggota dewan. Sejumlah fraksi di parlemen menyatakan dukungan atas pencabutan tunjangan dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan segera mengatur kembali mekanisme anggaran, termasuk menentukan jenis tunjangan yang akan dievaluasi atau dicabut. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan tersebut sebagai jawaban atas aspirasi publik.

Ketua Banggar, Said Abdullah, menyatakan bahwa BURT akan menggelar rapat untuk membahas arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden. Menurutnya, pimpinan DPR akan memberikan petunjuk teknis mengenai penyesuaian anggaran tersebut.

"Sesungguhnya, DPR harus memulai BURT melakukan rapat terhadap berbagai hal yang sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden, dan disaksikan langsung oleh para ketua umum partai politik. Tentu, BURT di dalam membahasa anggaran DPR akan mendapatkan arahan dan petunjuk dari pimpinan DPR." Ujar Said dikutip dari Prioritas Indonesia, Metro TV, Senin, 1 September 2025.

Selain itu, sejumlah fraksi, seperti Partai NasDem dan Partai Gerindra, telah menyetujui evaluasi total. Bahkan, beberapa fraksi sudah menonaktifkan anggotanya yang menjadi sorotan publik terkait isu ini, di antaranya Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Adies Kadir.

Meski demikian, rincian mengenai tunjangan apa saja yang akan dicabut masih menunggu keputusan final dari rapat pimpinan dan BURT. Beberapa fasilitas yang melekat pada anggota dewan, seperti tunjangan perumahan dan dana reses, kini nasibnya berada di tangan BURT.

Penonaktifan anggota dewan oleh fraksi tidak berarti pemberhentian penuh. Mereka dilaporkan masih menerima gaji dan tunjangan hingga ada keputusan pemberhentian tetap yang harus melalui mekanisme undang-undang.