Gubernur Jabar: Efisiensi Bukan Potong Anggaran

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan mengenai efisiensi anggaran yang diberlakukan dalam pemerintahannya. Menurutnya, efisiensi bukanlah pemotongan anggaran melainkan mengalihkan kebutuhan belanja ke sektor yang lebih penting.

"Di Jawa Barat itu efisiensi bukan potong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting, belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat, belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat," kata Dedi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.

Dedi juga mengaku tidak membentuk tim transisi di Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Barat. Tim transisi saat ini terdiri dari 11 orang yang diketuai dirinya. Mereka rata rata berasal dari pejabat eselon 3

"Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam bisa mencapai Rp5,5 triliun dan kita berharap bisa mencapai angka Rp6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan," ungkap Dedi. 
 

Baca juga: Efisiensi Anggaran Tiga Putaran Hantam Semua Lini Pemerintah

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan pemotongan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara yang lebih efektif dan tepat sasaran. Beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun anggaran 2025. Pemangkasan anggaran terbesar ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), disusul Kementerian Dikti Saintek.