Lebih dari 150 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status hukum dan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat di DPR RI.

Jurnalis Metro TV Andre Septian melaporkan, sebanyak lebih dari 150 anggota DPR lintas fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan tersebut.

Pengajuan HMP digulirkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mempersoalkan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran masih memerlukan proses sesuai mekanisme konstitusi.

Andre menyampaikan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyebut seluruh anggota fraksinya yang berjumlah 110 orang siap menandatangani dan mendukung pengajuan HMP. Dukungan juga datang dari sejumlah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, bersama politisi senior Benny K. Harman dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, menyatakan lebih dari 10 anggota fraksinya telah membubuhkan tanda tangan.

Sikap serupa ditunjukkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut telah memberikan dukungan sejak awal masa sidang.
 

Secara ketentuan, jelas Andre, pengajuan HMP memenuhi batas minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, yakni diusulkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

"Meski begitu, apakah ini sudah mencukupi? Tentunya sudah mencukupi jika anggota sudah melebihi dari 25 anggota DPR kemudian sekurang-kurangnya dua fraksi," kata Andre dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Berkas usulan HMP beserta dokumen pendukung dijadwalkan diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Ruang Komisi VIII DPR pada Rabu, 11 November 2026, pukul 13.00 WIB.

Setelah penyerahan, pimpinan DPR bersama Badan Musyawarah (Bamus) akan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila proses verifikasi disetujui, usulan tersebut dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR paling cepat Kamis, 12 November 2026, atau pada paripurna Selasa pekan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, keputusan DPR untuk menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, DPR dapat melanjutkan proses sesuai mekanisme konstitusi, termasuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya kemudian dibahas kembali dalam rapat paripurna sebelum diteruskan ke Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai tahapan yang diatur dalam UUD 1945.