Pemprov Jabar Nunggak Rp300 Miliar ke BPJS Kesehatan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diketahui memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar. Utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan kabupaten/kota yang belum dibayarkan pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dedi menyayangkan tunggakan tersebut, mengingat dampaknya sangat berisiko terhadap keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.
 

Baca Juga: Gagal Dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600 Ribu? Ini Alasannya

"Pemprov Jabar punya tunggakan utang BPJS Rp300 miliar terhadap kabupaten kota. Ini terjadi di tahun anggaran sebelum saya pimpin. Saya komplain ke Bappeda dan Dinas Kesehatan, kenapa saat anggaran kita cukup justru lebih banyak dialokasikan ke hibah daripada membayar kewajiban kepada BPJS," ujar Dedi dikutip dari Metro Siang Metro TV pada Kamis, 12 Juni 2025.

Ia menambahkan, jika tunggakan tersebut tidak segera diselesaikan, pelayanan BPJS Kesehatan di daerah berpotensi terhenti. Hal ini akan berdampak langsung terhadap tingkat kesehatan masyarakat Jawa Barat, terutama bagi peserta yang sangat bergantung pada layanan BPJS.

(Tamara Sanny)