Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30%. Sebelumnya, Presiden mengumumkan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total anggaran yang dihemat sebesar Rp750 triliun.
Adanya kebocoran APBN tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menjelaskan, penghematan yang dilakukan memang akan sangat terasa pada satu-dua tahun pertama pemerintahan. Namun, akan berdampak positif pada masa depan.
"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uang yang di hemat itu? Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30?ri APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," ucap Yusril.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam tiga tahap. Pada putaran pertama, penghematan anggaran berasal dari pos bagian anggaran bendahara umum sebesar Rp300 triliun. Pos ini langsung dikelola oleh Menteri Keuangan.
Putaran kedua, penghematan berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh Kementerian /Lembaga melalui penyisiran APBN sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Pada putaran ini, Prabowo mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp250 triliun.
Pada putaran ketiga, penghematan dilakukan melalui dividen sebesar Rp300 triliun yang mampu dikumpulkan BUMN pada 2025. Dari jumlah itu, Rp200 triliun masuk ke kantong negara dan sisanya dikembalikan ke BUMN sebagai Penyertaan Modal Negara.
Selanjutnya penghematan APBN akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat seperti makan bergizi gratis sebesar Rp409,8 triliun. Kemudian sisanya sekitar Rp340,9 triliun akan diinjeksikan ke Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai investasi.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai naiknya nilai efisiensi lebih dari 100% akan membebani APBN 2025. Apalagi Indonesia masih harus menanggung defisit dari APBN 2024 sebesar Rp507,8 triliun dan pembayaran utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 sebesar Rp800 triliun.
Streaming