Bandung: Sejumlah kepala daerah dari PDIP Jawa Barat (Jabar) menunda keberangkatan untuk mengikuti retret di Akademi Milter (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka masih menunggu instruksi terbaru dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Menunggu instruksi selanjutnya terkait dengan retret," ujar Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, dalam program Breaking News Metro TV, Jumat, 21 Februari 2025.
Para kepala daerah dari PDIP di Jabar terdiri dari Bupati Cirebon, Bupati Pangandaran, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi. Mereka menunggu di ruang fraksi PDIP Jabar.
"Saya berharap sih empat orang tersebut benar-benar melaksanakan instruksi dari ibu ketua umum," kata Ono.
Menurut Ono, sejatinya retret tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menjadi dasar para pimpinan partai untuk mengkaji kegiatan tersebut.
"Apa yang menjadi dasar, apa yang nanti akan didapatkan, dan apa tentunya manfaat bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik di tingkat provinsi Jabar," katanya.
Seperti diketahui,
Megawati geram terhadap penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.
Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati, dilansir dalam surat instruksinya.
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.
Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK.
Streaming