Jakarta: Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Di sejumlah daerah, nilainya begitu fantastis bahkan menembus Rp70 juta per bulan.
Di Jawa Tengah, tunjangan rumah bagi Ketua DPRD tercatat mencapai Rp79,63 juta per bulan, sementara untuk anggota sekitar Rp47 juta. Di Jawa Barat, Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2021 yang ditandatangani Ridwan Kamil menetapkan tunjangan untuk Ketua DPRD sebesar Rp71 juta per bulan. Namun, DPRD Jawa Barat dipastikan tidak akan menerima kenaikan tunjangan baik untuk perumahan, transportasi, maupun komunikasi intensif.
| Baca juga: Respons Pramono Anung soal Tunjangan Rumah DPRD DKI Capai Rp70 Juta per Bulan |
Situasi berbeda terjadi di Kota Depok, di mana tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp45 juta per bulan sesuai Peraturan Wali Kota Depok Nomor 97 Tahun 2021. Meski lebih rendah dari Jawa Barat, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna menyebut besaran tunjangan ini masih akan dievaluasi kembali.
Sebenarnya, jika besaran tunjangan tersebut dialihkan ke hal lain, misalnya untuk pembiayaan rumah subsidi rakyat, maka bisa mendapatkan ratusan rumah.
Anggaran tunjangan rumah anggota DPRD vs rumah subsidi
Besaran anggaran tunjangan rumah untuk anggota DPRD Jakarta yang berjumlah 106 anggota mencapai Rp90,05 miliar rupiah. Pada November 2024 Pemprov Jakarta menyiapkan anggaran rumah terjangkau dengan nilai jual maksimal Rp440 juta/unit.
Artinya apabila anggaran tunjangan rumah anggota DPRD Jakarat dialihkan untuk pembiayaan rumah subsidi maka akan tersedia sebanyak 204 unit rumah subsidi yang pastinya terjangkau, tepat sasaran, dan dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sementara untuk anggota DPRD Jawa Barat yang berjumlah 120 orang, tunjangan rumah mencapai Rp89,5 miliar/tahun, sama dengan 539 unit rumah subsidi dengan harga Rp161 juta per unit, akan mendapatkan 495 unit rumah di wilayah Jabodetabek dengan harga Rp181 juta per unit.
Sedangkan di Jawa Timur, total anggaran perumahan untuk 120 anggota DPRD mencapai 71,058 miliar per tahun akan mendapat sebanyak 428 unit rumah subsidi dengan harg Rp166 juta per unit.
Dan untuk anggaranan perumahan anggota DPRD Jawa Tengah mencapai Rp70,361 miliar per tahun, sama dengan sebanyak 424 unit rumah subsidi dengan nominal harga Rp166 juta per unit.
Hal ini menjadi ironi, karena rakyat yang membayar pajak untuk para anggota DPRD namun masih kesulitan mendapatkan rumah, tapi di satu sisi wakil rakyat memiliki tunjangan perumahan yang sangat fantastis.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming