Mahendra Siregar Sebut Gencatan Senjata AS-Iran Hanyalah Exit Strategy Trump

Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tiba-tiba mendorong gencatan senjata dengan Iran dinilai bukan sepenuhnya upaya damai. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar menyebut kebijakan tersebut sebagai exit strategy dengan risiko paling kecil dibanding opsi lain yang dimiliki AS yang lebih berisiko tinggi.

“Kalau saya memaknainya ini merupakan exit strategy dari Trump. AS dalam hal ini yang paling bisa sedikit kerugiannya atau risikonya dibandingkan dua opsi pilihan lainnya,” ujar Mahendra dalam wawancara di program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Kamis 9 April 2026.

Menurutnya, opsi perang melawan Iran lebih lanjut berpotensi memicu eskalasi besar, termasuk serangan balasan ke sekutu AS di kawasan Teluk dan Israel. Sementara itu, opsi mengklaim kemenangan sepihak dinilai berisiko merusak kredibilitas AS di mata dunia.

Namun, Mahendra menilai gencatan senjata selama dua pekan yang sedang berlangsung sangat rapuh. Dia menilai belum ada kesepakatan yang jelas soal batasan gencatan senjata, sehingga membuka ruang pelanggaran.

“Ya memang gencatan senjata dua minggu ini juga rawan ya terhadap kelangsungannya, karena antara lain tadi banyak interpretasi sebenarnya gencatan senjata yang dilakukan dan disepakati itu apa,” tutur Mahendra.

Ia menambahkan, celah atau loopholes dalam kesepakatan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Termasuk Israel untuk tetap melancarkan serangan tanpa dianggap melanggar perjanjian.
 

Game changer

Di sisi lain, munculnya proposal 10 poin dari Iran semakin memperumit situasi. Salah satu poin krusial adalah keinginan Iran mengontrol Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia.

Mahendra menilai tuntutan tersebut bertentangan dengan UNCLOS yang menjamin kebebasan navigasi internasional. Namun dalam situasi geopolitik yang tidak normal, ia membuka kemungkinan sebagian tuntutan Iran bisa dinegosiasikan.

“Dalam kondisi yang memang unik pada saat ini bisa saja tidak semua tapi beberapa poin tadi disepakati atau ada ruang untuk perundingan lebih lanjut. Misalnya untuk Hormuz itu dalam kondisi normal mestinya tidak bisa diterima karena undang-undang ataupun hukum laut internasional UNCLOS,” ujarnya.

Ia menyebut isu Selat Hormuz sebagai game changer yang dapat menentukan arah perundingan ke depan. Jika AS memberi ruang kontrol kepada Iran, peluang kesepakatan damai bisa terbuka lebih lebar. Sebaliknya, penolakan bisa memicu tekanan di isu lain seperti kompensasi, pencabutan sanksi, hingga penarikan pasukan AS dari Timur Tengah.

Meski demikian, Mahendra menegaskan bahwa proses yang terjadi saat ini baru sebatas gencatan senjata, belum masuk tahap perundingan resmi.

"Tapi mesti diingat ya perundingannya sendiri belum mulai, yang kita lihat ini adalah gencatan senjata yang harapannya menuju kepada perundingan lalu perundingannya seperti apa, itu nanti satu episode lagi. Jadi masih panjang ini ceritanya," ucap Mahendra.