Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan secara gamblang konstruksi perkara, modus operandi, hingga keterlibatan empat perwira tinggi (pati) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Pemaparan komprehensif tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama jajaran pimpinan dan anggota komisi tersebut digelar khusus untuk meminta pertanggungjawaban serta penjelasan transparan dari Korps Bhayangkara atas terungkapnya skandal intersepsi komunikasi non-prosedural.

Kapolri menerangkan bahwa perkara ini bermula dari aktivitas penyadapan sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Praktik ilegal ini mulai terendus pada Oktober 2026 saat adanya perintah pembubaran grup WhatsApp koordinasi operasi serta penghapusan basis data rekaman suara dan log activity dari perangkat keras kepolisian.

"Peristiwa ini dilaporkan secara resmi ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan langsung ditangani secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," ungkap Jenderal Suyudi di hadapan anggota dewan.

Modus Operandi: 5 Tahapan Penyadapan Ilegal

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik Bareskrim menemukan modus operandi terstruktur yang dijalankan melalui lima tahapan:

1. Perintah Penyadapan: Perintah lisan maupun pesan WhatsApp diteruskan dari pucuk pimpinan tanpa didasari laporan polisi, surat permohonan penyidik, maupun surat perintah penyidikan (sprintik).
2. Provisioning (Pemasukan Target): Tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor-nomor telepon seluler target ke dalam sistem otomasi pemantauan (LIMS) tanpa proses verifikasi maupun filterisasi pro justitia.
3. Pelaksanaan Penyadapan: Melalui sistem perangkat lunak PenLink-X (PLX), petugas operator mendengarkan percakapan, mengekstraksi data komunikasi, dan menyusunnya ke dalam bentuk transkripsi tertulis.
4. Pelaporan Berjenjang: Hasil sadapan intelijen dirangkum dalam laporan harian serta laporan analisis untuk diserahkan kepada pengguna akhir (end user).
5. Penghapusan Jejak Digital: Pada Oktober 2026, tim TSU atas instruksi atasannya menghapus rekaman pembicaraan (voice) dan catatan sistem (log) pada sistem LIMS dan PLX untuk menghilangkan jejak operasi.

Kapolri juga mengungkap adanya penggunaan dua jalur, yakni Jalur A (Jalur Resmi) yang tunduk pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009, serta Jalur B (Jalur Atensi/Internal). Jalur atensi inilah yang dimanfaatkan untuk menyadap target di luar prosedur hukum, namun disamarkan menggunakan infrastruktur teknologi yang sama.

Target Sadapan: Dari Presiden hingga Aktivis Mahasiswa.

Dalam paparannya, Jenderal Suyudi mengonfirmasi bahwa sasaran penyadapan ilegal mencakup spektrum tokoh dan lembaga kenegaraan yang sangat luas.

Daftar target yang disasar antara lain:

• Presiden Republik Indonesia dan pejabat di lingkar istana kepresidenan.
• Kementerian, pimpinan lembaga negara, dan pejabat teras pemerintah.
• Pimpinan serta anggota DPR RI dan tokoh-tokoh partai politik.
• Kepala daerah (Gubernur) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
• Unsur penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan internal Polri.
• Tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis masyarakat sipil, hingga elemen mahasiswa.

Kapolri menegaskan bahwa nama-nama sasaran tersebut murni merupakan materi penyidikan atas perbuatan para tersangka dan tidak dapat diartikan sebagai keterlibatan para korban dalam suatu tindak pidana.
 

Peran 4 Tersangka Jenderal dan Ancaman Hukuman

Hingga saat ini, penyidik Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dengan peran masing-masing:

1. Jenderal LSP (Eks Kapolri): Berperan sebagai pemberi perintah, penentu target secara lisan/pesan singkat, serta penerima akhir (end user) data sadapan. Ditahan hingga 23 November 2026.
2. Irjen SU (Eks Kadiv TIK Polri): Berperan memberikan persetujuan operasional dan mengalirkan laporan analisis harian kepada Jenderal LSP. Ditetapkan tersangka pada 5 November 2026 dan menjalani tahanan rumah karena kondisi kesehatan.
3. Irjen EH (Eks Plt Kabakmon): Mengesahkan eksekusi penyadapan kepada operator melalui WhatsApp tanpa izin formal penyidik (periode Desember 2024–Oktober 2025). Ditahan hingga 22 November 2026.
4. Irjen AS (Eks Plt Kabakmon / Kadivkum): Melanjutkan koordinasi penyadapan tanpa prosedur, memerintahkan pembuntutan fisik (surveillance), serta memerintahkan penghapusan rekaman suara, log system, dan pembubaran grup WhatsApp. Ditahan hingga 21 November 2026.

Keempat tersangka dijerat pasal berlapis, meliputi Pasal 258 KUHP baru (ancaman 10 tahun penjara), Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1) UU ITE (ancaman 8 tahun penjara), Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP baru terkait illegal access (ancaman 6–7 tahun penjara), serta Pasal 20 KUHP baru tentang penyalahgunaan wewenang dan menggerakkan tindak pidana.

Adapun mengenai laporan dugaan pemufakatan jahat makar (staatsgreep), Kapolri menegaskan hal itu masih didalami dalam penyelidikan terpisah.

Puluhan Saksi Diperiksa, Belasan Gadget Disita

Guna merampungkan berkas perkara, penyidik telah memeriksa 28 orang saksi—terdiri dari 24 personel internal Polri, 3 saksi dari penyedia jasa telekomunikasi (Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata/XL-Smart, dan Telkomsel), serta 1 saksi vendor sistem penyadapan. Selain itu, 6 saksi ahli (2 ahli ITE dan 4 ahli hukum pidana) telah dimintai keterangan.

Penyidik turut menyita barang bukti berupa 15 unit telepon seluler, 7 flashdisk, 2 unit iPad, 4 unit CPU komputer/laptop, 1 modem, serta bundel dokumen dan log file penyadapan.

Menutup penyampaiannya, Kapolri menegaskan bahwa Korps Bhayangkara tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran etik maupun hukum di tubuh internal demi menjaga kepercayaan publik.

"Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Penegak hukum harus tunduk pada hukum yang sama," ucap Jenderal Suyudi, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.