LSP dan Tersangka Lain Dijerat dengan 4 Pasal Terkait Kasus Penyadapan Presiden

Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak. Mereka dijerat dengan pasal berlapis.

"Terhadap perbuatan yang diduga terjadi, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dikutip dari Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Pasal pertama yang diterapkan yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ancaman pidananya yaitu penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Suyudi mengatakan, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur tentang melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Suyudi.