Jakarta: Partai Demokrat masih belum menentukan sikap posisi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Partai berlambang bintang mercy itu menunggu dibukakan pintu oleh koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menganalogikan situasi saat ini seperti dua rumah yang sudah dihuni. Rumah yang satu dihuni koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Sedangkan rumah yang satu lagi dihuni koalisi pendukung Prabowo Subianto.
Demokrat, kata Herman, tidak bisa serta merta langsung masuk ke salah satu rumah tersebut. Alangkah lebih baik jika salah satu tuan rumah membukakan pintu rumah untuk menyambut Demokrat.
"Kami tidak bisa mendobrak pintu ataumembuka kunci tanpa dipersilahkan oleh
yang memiliki rumah tersebut. Oleh karenanya kami juga menunggu kepada pemilik dua rumah, mana yang tentu memberikan jalan dan memberikan ruang untuk sama-sama duduk," kata Herman, dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 13 September 2023.
Jika sudah diizinkan masuk ke rumah, pihaknya akan langsung turut membecirakan langkah strategis ke depan. Demokrat mempunyai 14 progam perubahan yang dulu pernah dirancang bersama NasDem dan PKS.
"Namun konteksnya tentu sudah berbeda. Meskipun tetap secara internal kami berpegang teguh terhadap 14 program perubahan tersebut," katanya.
Herman mengatakakan 14 program perubahan tersebut siap dielaborasi dengan koalisi manapun. 14 program itu diyakini bisa menambahkan peluang terbaik bagi pasangan calon yang didukung.
"Pada akhirnya akan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat," ujar Herman.
Sementara itu, Analis Politik Adi Prayitno memandang sikap Demokrat yang menunggu dibukakan pintu tidak tepat. Menurutnya, Demokrat lebih baik langsung berinisiatif mengetuk pintu dahulu agar segera direspon oleh kedua kubu tersebut.
Jika menunggu terlalu, dikhawatirkan akan berdampak berbahaya bagi Demokrat jika pintu tak kunjung dibuka. Demokrat bisa terancam absen pada pemilu berikutnya.
"Demokrat yang kemudian pada akhirnya akan mendatangi mereka, karena
soal sandera politik yang terkait dengan regulasi Pemilu. Jadi memang rumit mengkalkulasi dalam konteks itu," ujar Adi.
