Jakarta: Satu hari setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung melakukan rotasi jabatan skala besar di tubuh Polri. Mutasi dan rotasi tertuang dalam surat telegram yang memuat pergantian 88 perwira tinggi dan perwira menengah termasuk 19 kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Lantas siapa yang dimutasi, siapa saja bergeser, dan mengapa langkah ini dianggap wajar dalam tradisi transisi kepemimpinan Polri?
Rekam Jejak Jenderal Suyudi Ario Seto
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, baru saja dilantik menjadi Kapolri ke-26 dalam sejarah Polri. Kapolri Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021. Selama 5 tahun 8 bulan, Listyo tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama di era reformasi.
Suyudi merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian tahun 1994. Ia kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 dan mengikuti Sekolah Pimpinan Tinggi Kepolisian pada 2018. Suyudi adalah junior dari Listyo Sigit di Akpol yang lulus pada 1991.
Pada 2017, Suyudi menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dua tahun kemudian dirinya dipercaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan bertugas di Bareskrim Polri sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Siber sekaligus Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di tahun 2020. Kemudian di tahun 2023 hingga 2024 ia kembali ke Ibu Kota sebagai Wakapolda Metro Jaya.
Lalu di tahun 2024 hingga 2025, Suyudi sempat menjabat sebagai Kapolda Banten dan terakhir pada 2025 hingga 2026 ia menduduki kursi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pola karier ini memperlihatkan porsi besar di bidang reserse dan penegakan hukum yang kemudian dipadukan dengan pengalaman memimpin di wilayah dan lembaga setingkat badan.
Kasus besar yang ditangani Suyudi
Dalam catatan kariernya ada sejumlah kasus menonjol yang pernah ditangani oleh Jenderal Suyudi. Di antaranya yang pertama adalah penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, yaitu penyidik KPK kala itu, kemudian kasus lainnya seperti perampokan Pulomas dan juga pengungkapan narkotika skala besar selama dirinya menjabat sebagai Kepala BNN. Kemudian kita melihat bagaimana beberapa tahun ke belakang BNN begitu berjaya dan juga sudah banyak bandar-bandar narkoba yang berhasil diringkus oleh BNN di bawah kepemimpinannya.
Mutai era Jenderal Suyudi
Setelah dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Suyudi kemudian melakukan rotasi yang tertuang dalam surat telegram nomor ST-2205-X-KEP-2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Ada 4 angka kunci yang perlu dicatat bersama.
Yang pertama, sebanyak 88 perwira tinggi atau pati dan perwira menengah mendapatkan penugasan baru, 70 di antaranya mendapatkan promosi atau menempati posisi baru. 14 di antaranya yang merupakan pejabat utama Mabes Polri sementara 19 jabatan kepala kepolisian daerah juga ikut berganti.
Selain itu, dalam telegram yang sama juga memuat kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel di mana seluruh perwira yang tercantum diwajibkan melaksanakan tugas di satuan baru paling lambat 14 hari sejak keputusan ditetapkan.
Mutasi di lingkungan Polri ini merujuk pada Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2012 yang mengatur mengenai pengertian sifat serta jenis-jenis mutasi di internal kepolisian. Dalam praktiknya, perpindahan jabatan ini dikenal dengan istilah Tour of Duty yakni perpindahan fungsi dan Tour of Area yakni perpindahan wilayah tugas.
Secara administratif, perintah mutasi diterbitkan dalam bentuk surat telegram yang lazimnya ditandatangani asisten Kapolri bidang sumber daya manusia atas nama Kapolri.
Daftar mutasi di antaranya
Daftar mutasi dan juga posisi-posisi yang akhirnya dipilih oleh Kapolri Jenderal Suyudi untuk menempati posisi-posisi tersebut.
Yang pertama adalah posisi Irwasum atau Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri ditempati oleh Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Kursi Kapolda Metro Jaya kini diisi oleh Komisaris Jenderal Dadang Hartanto yang sebelumnya memimpin Polda Maluku. Kemudian untuk Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam dijabat oleh Komisaris Jenderal Deddy Kusumabakti menggantikan Komisaris Jenderal Yuda Gustawan. Lalu, di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim, Kabareskrim dipegang oleh Komisaris Jenderal Asep Safrudin menggantikan Komjen Syahardiantono.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam dijabat oleh Komisaris Jenderal Heri Heriawan yang menggantikan Komjen Karyoto.
Urgensi mutasi
Setidaknya ada tiga alasan pokok yang mengemuka terkait urgensi mutasi. Urgensi yang pertama adalah kesinambungan organisasi. Polri berkedudukan sebagai organisasi besar dengan jenjang komando berlapis dari pusat hingga daerah. Ketika ada puncak pimpinannya berganti, rotasi jabatan menjadi instrumen untuk bisa memastikan bahwa roda komando tidak menyisakan kekosongan.
Urgensi kedua adalah konsolidasi awal kepemimpinan. Setiap pimpinan baru membutuhkan barisan yang sejalan dalam menerjemahkan arah kebijakan, sehingga pergantian di posisi strategis dapat dipahami sebagai upaya untuk bisa membangun poros komando di tahap awal. Di sisi lain, mutasi juga berfungsi sebagai pembinaan karier.
Dari 88 personel, 70 mendapatkan promosi atau posisi baru, dan 21 personel mendapatkan kenaikan pangkat. Ini mencerminkan ada siklus regenerasi dan juga penyegaran yang menjadi bagian rutin dari organisasi. Urgensi ketiga dari mutasi dan juga rotasi ini adalah hal yang lazim dilakukan di awal kepemimpinan dan juga ada preseden sebelumnya.
Mari kita bandingkan dengan langkah Kapolri terdahulu. Misalnya, Kapolri Idham Azis yang dilantik kala itu, tanggal 1 November 2019. Sekitar sepekan kemudian, ada Telegram tertanggal 8 November 2019 yang memutasi 206 perwira tinggi dan juga menengah.
Kemudian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dilantik 13 Juli 2016. Pada 22 Juli atau 9 hari kemudian, terbit Telegram yang memutasi 110 anggota. Lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang definitif sejak April 2015. Di bulan Juni 2015, terbit mutasi yang menggeser 178 perwira menengah dan juga tinggi.
Dan terakhir adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dilantik pada 27 Januari 2021. Mutasi perdananya baru terbit pada 18 Februari 2021 dan melibatkan 18 perwira tinggi serta 7 perwira menengah yang jauh lebih kecil. Tradisi mutasi di awal masa jabatan memang ada, meski skalanya berbeda-beda. Yang membedakan Kapolri Jenderal Suyudi adalah kecepatannya, yaitu mutasi dan rotasi yang langsung dilakukan satu hari setelah pelantikan.
Pernyataan Kadiv Humas Polri
Pernyataan yang disampaikan oleh Mabes Polri mengenai alasan resmi dilakukan rotasi dan juga mutasi melalui Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. "Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian."
Urgensi dilakukan mutasi, pertama adalah hal yang biasa dan tentunya sebagai kapolri yang baru memerlukan jajaran baru yang akan mengikuti arahannya sehingga kinerja dan juga fungsinya di bidang kepolisian ini dapat berjalan dengan baik dan juga maksimal. Nah, dengan demikian mutasi 88 perwira ini dapat dibaca dalam tiga lapis.
Pertama sebagai langkah kesinambungan karena sejumlah kursi harus segera terisi, kemudian sebagai konsolidasi awal pimpinan baru dan sebagai praktik yang pernah ditempuh para kapolri sebelumnya. Publik akan mencermati apakah penempatan para pejabat baru berjalan transparan dan berbasis meritokrasi, serta apakah program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa jeda. Kita akan terus kawal bersama.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming