Ratusan Ortu Geruduk SD di Pemalang Buntut Siswa Tewas Dirundung Kakak kelas

Ratusan warga dan orang tua murid mendatangi SD Negeri 1 Kebondalam, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mereka menuntut pengusutan tuntas dan transparan atas kasus dugaan perundungan (bullying) yang menyebabkan seorang siswa kelas 2, Muhammad Hasbi Al Aqib, meninggal dunia.

Massa yang didominasi oleh wali murid tersebut membadati halaman sekolah tanpa membawa atribut unjuk rasa. Aksi ini dipicu oleh rasa kecewa warga setelah pihak sekolah secara sepihak membatalkan agenda audiensi bersama perwakilan orang tua murid yang semula dijadwalkan untuk membahas peristiwa tersebut.

"Saya dari keluarga yang bersangkutan di sekolah SD 1 Kebondalam minta tolong diusut tuntas," ungkap salah satu perwakilan orang tua siswa, Ibrahim dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa, 6 Oktober 2026.

Massa kemudian menggelar audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Plt Kepala Dinas Pendidikan, serta jajaran pejabat terkait. Dalam forum tersebut, perwakilan wali murid menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah untuk mengusut kasus kematian korban secara terbuka.
 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus ini hingga selesai serta menindak tegas segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah.

"Kasus ini akan diusut dengan tuntas dan pemerintah berkomitmen bahwa kita tidak mentolerir bullying dan kita akan mengusut ini secara tuntas dan untuk terang benderang. Sebenarnya tidak ada kasus ini yang ditutupi, semuanya berjalan dengan kaidah yang berlaku," tegas Plt Bupati Pemalang, Nurkholes.

Pemkab Pemalang juga akan melakukan pemeriksaan internal guna menelusuri kronologi kejadian serta mengidentifikasi potensi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan sekolah. 

Jika ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran, pihak sekolah akan dijatuhi sanksi administratif sesuai aturan. Selain itu, pemerintah daerah telah menyiapkan satuan tugas penanganan perundungan yang melibatkan pihak eksternal, termasuk Lembaga Perlindungan Anak dan Ombudsman.