Polri Tangkap 2 WNI Peretas Kredit Warga Jepang

Bareskrim Polri menangkap dua warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus peretasan kartu kredit warga negara Jepang. Mereka melakukan peretasan untuk melakukan pembayaran elektronik di beberapa market place di Jepang.

Keduanya berinisial SB dan DK. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan SB berperan sebagai pengawas perangkat di Jepang. Lalu DK, sebagai otak dari peretasan yang mengontrol SB dari Indonesia.

Kedua tersangka membeli akses peretasan di 16shop. Keduanya membeli akses sekitar Rp700 ribu.

SB dan DK diketahui merupakan rekan sesama Disc Jockey (DJ) di Bali. Keduanya mengatur strategi untuk melakukan tindak pidana ini.

Adi Vivid menyebut bahwa pihaknya bekerja sama dengan Atase Kepolisian Jepang dalam mengugkap kasus ini. Keterlibatan SB terendus lantaran kerap memberi barang elektronik dengan kartu kredit yang diretas, lalu menjualnya ke warga negara Jepang.

"SB ini membeli beberapa barang elektronik ada yang diambil di pos ada yang di alamatkan ke alamat SB di Jepang. Alamat tersebut bisa diidentifikasi oleh kepolisian jepang, kemudian ditangkap dan dikembangkan sehingga kami bisa mengamankan saudara DK," kata Adi Vivid, Selasa, 8 Agustus 2023.

Tercatat ada 8 korban warga negara Jepang yang melapor. Kerugian ditaksir mencapai Rp1,6 miliar.

"Kerugian mencapai Rp 1,6 miliar," kata Adi Vivid.

Kedua tersangka telah ditahan. SB ditahan di Jepang karena ditangkap Kepolisian Jepang, sedangkan DK ditangkap Bareskrim Polri dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Tersangka DK dijerat Pasal 46 ayat 1, 2, 3 jo Pasal 30 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait akses ilegal. Dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp800 juta.

Lalu, Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait modifikasi informasi dan dokumen elektronik. Dengan ancaman paling lama 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kemudian, Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 35 UU ITE terkait manipulasi data seolah-olah autentik. Dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp12 miliar. Terakhir, Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan atau denda Rp900.