Tindaklanjuti Polemik BPJS PBI dan JKN, Menkes Raker Bareng Komisi IX

Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu, 11 Februari 2026, untuk membahas soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta polemik BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Agenda tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menkes tiba di Gedung DPR pukul 10.15 WIB. Dia mengatakan, agenda rapat kerja bersama Komisi IX hari ini adalah implementasi dari penghapusan tunggakan iuran bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU).

"Hari ini lebih ke mengenai implementasi penghapus bukuan penggunaan BPJS, walaupun yang bicara nanti di kantornya Menko, karena inisiatifnya di kantornya Menko," kata Budi. 

Selain itu juga akan menindaklanjuti dari evaluasi pembayaran JKN yang tertunda. Tak kalah penting, tambah Menkes, hari ini juga akan membahas soal kelanjutan dari kondisi msyarakat yang masuk golongan berhak mendapat reaktivasi BPJS PBI.

"PBI kan lebih banyak di Kemensos ya. Bisa dikuatkan ekstra untuk usulan kita memang itu ada reaktivasi secara terpusat selama tiga bulan untuk yang penyakit katastropis ya. Dan selama tiga bulan ini dirapikan lagi agar datanya benar-benar sama. Agar datanya benar-benar sama seharusnya dapat," tambah Budi.  Budi tidak menjelaskan panjang lebar mengenai biaya dari pemerintah pusat yang menganggarkan Rp15 miliar untuk reaktivasi BPJS PBI. Sebab besaran total biayanya masih menyesuaikan dengna kebutuhan dari BPJS Kesehatan.

"Angkanya itu nanti Kemenko sama BPJS kemarin kan ada beda sedikit ya kalau ngikutin. Nah itu yang sedang direkonsiliasi harusnya hari ini selesai," pungkas Budi.