Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus mengkaji skema penerapan pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) guna menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merumuskan sejumlah opsi skema yang paling relevan dengan kondisi ekonomi dan ruang fiskal negara. Beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan meliputi pemberlakuan kebijakan secara bertahap hingga penyaluran program berdasarkan kelompok desil ekonomi masyarakat.
Terkait proyeksi kebutuhan anggaran yang disebut-sebut bisa menelan dana hingga Rp170 triliun per tahun, Brian menegaskan bahwa besaran final masih dalam proses kalkulasi. Angka pasti akan sangat bergantung pada model skema yang nantinya disepakati.
"Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ada saat ini, kemudian berapa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana menyubsidi program sarjana," papar Brian dikutip dari
Headline News, Metro TV, Rabu 23 September 2026.
Lebih lanjut, Brian menekankan bahwa realisasi program ambisius ini akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
"Selanjutnya angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan itu, kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan," ucapnya.
Streaming