Menhan dan Jaksa Agung Sidak Tambang Ilegal di Bangka Tengah

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau tambang ilegal yang merusak kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah. Mereka juga memantau latihan gabungan TNI sebagai bagian dari penertiban tambang liar di Bangka Belitung.

Di desa ini, tim Satgas Penertiban Kawasan hutan atau PKH menindak dua tambang ilegal yang menempati 315 hektar kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung menyita 23 unit alat berat termasuk ekskavator dan juga buldozer beserta berbagai peralatan tambang.

Dari penindakan ini, Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung menaksirugian negara sebesar Rp1,9 triliun. 

Langkah pasti akan dikonfirmasi setelah audit dari BPKP selesai. Untuk proses hukum lanjutan, Kejaksaan Agung menyerahkan dua kasus tambang ilegal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bangka Belitung.
 

Baca: PT Timah Tbk Komitmen Perbaiki Tata Kelola Perusahaan

Sementara itu, petugas menyimpan alat berat yang disita PT Timah sambil menunggu tindak lanjut hukum.

"Hasil penyelidikan kami di lapangan bahwa kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Hasilnya apa yang dilakukan oleh ilegal-ilegal ini dan tentunya kami akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang kepenyidikan kita sudah perintahkan Kejati Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan siapa pemilik-pemilik ini dan kita akan telusuri sampai dengan siapa pemodalnya," kata Menhan dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Kamis, 20 November 2025.

"Kita tidak mungkin ilegal-ilegal menggunakan eksavator yang bagus-bagus begini. Kalau itu memang main-main ini adalah ekspansi yang harus kita tindak sampai proses kita akan titipkan di PT Timah dan nanti akan dijadikan mungkin nanti penyertaan modal untuk Peter Timah Negara," sambungnya.