Tito Dorong Rp9 Triliun Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra Dialihkan ke 2027

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut sekitar Rp9 triliun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belum dapat dikerjakan pada 2026 karena keterbatasan waktu. Pihaknya berharap anggaran tersebut dapat dilanjutkan pada 2027.

“Ada 9 triliun lagi yang tidak bisa dikerjakan karena waktunya sudah pendek. Sehingga kita harapkan bisa diluncurkan ke tahun 2027,” kata Tito setelah melaporkan progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra kepada Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Menko PMK Sugiono, dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Selasa 27 Oktober 2026. 

Tito menjelaskan, dari sekitar Rp39 triliun anggaran yang dialokasikan untuk 2026 berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan. Namun, anggaran yang disetujui baru sekitar Rp29 triliun atau hampir Rp30 triliun.

“Dari Rp39 triliun yang dialokasikan berdasarkan direktif Presiden, kementerian lembaga mengajukan kepada Menteri Keuangan. Dan di-approve totalnya lebih kurang Rp29 triliun, hampir Rp30 triliun,” ujar Tito.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tiga tahun, dengan total kebutuhan sekitar Rp100,1 triliun.

“Dan kemudian, untuk satgas sendiri sudah dibuatkan reninduk oleh Bappenas, rencana induk, selama tiga tahun, dengan total anggaran Rp100,1 triliun,” kata Tito.

Tito mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas tersebut dipimpin Menko PMK sebagai Ketua Tim Pengarah, sedangkan Tito bertindak sebagai kepala satuan tugas pelaksana bersama empat wakil dan para ketua bidang.

“Total semuanya ada 33 kementerian lembaga yang tergabung dalam satgas untuk pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar ini,” ungkapnya.

Sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah terlebih dahulu melakukan penanganan darurat untuk mengevakuasi warga. Dalam tahap tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai unsur nasional, termasuk TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah.

“Bapak Presiden langsung yang mengendalikan dengan menggerakkan semua kekuatan nasional; TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan semuanya, pemerintah daerah, ya, sehingga kedaruratan itu dapat diatasi,” ujar Tito.

Pada masa tanggap darurat, pemerintah juga mengalokasikan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar. Selanjutnya, pada Februari, pemerintah kembali memberikan anggaran sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah-daerah terdampak.

“Februari memberikan anggaran lagi sebanyak Rp10,6 triliun kepada daerah-daerah. Sudah diterima semua,” kata Tito.