Mendagri Minta Kementerian Lembaga Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kementerian lembaga mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sehingga, dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan pemulihan hingga akhir 2026. Sebab, 29 kementerian dan lembaga telah memperoleh persetujuan anggaran untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi tersebut.

"Target ribuan kegiatan, mulai dari sekolah, rumah, jalan, jembatan, kafe, warung, dan lain-lain segera dikerjakan," kata Tito dikutip dari Antara, Selasa, 27 Oktober 2026.

Tito menjelaskan sebagian besar layanan pemerintahan dan fasilitas publik di wilayah terdampak telah kembali berfungsi. Sedangkan rumah sakit umum dan puskesmas sudah beroperasi.

Selain itu, pasokan listrik, bahan bakar minyak, dan LPG juga relatif lancar.
 

Akses jalan nasional dan provinsi sebagian besar telah kembali fungsional. Pemerintah juga telah membangun jembatan permanen untuk menggantikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Tito mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam pembangunan jembatan, fasilitas sanitasi, serta sarana penyediaan air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.

Meski demikian, pemulihan masih menghadapi kendala akibat bencana susulan. Banjir dan longsor kembali merusak sejumlah jalan dan jembatan, termasuk akses menuju Bireuen di Aceh.


Salah satu rumah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Foto: Dok. Kementerian Pertahanan.

"Sejumlah wilayah yang masih menjadi perhatian pemerintah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Tapanuli Tengah, serta Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman di Sumatra Barat," ungkap Tito.

Tito menjelaskan pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun. Pemerintah juga mengusulkan agar anggaran yang belum dapat direalisasikan tahun ini dialihkan ke 2027, bersamaan dengan kebutuhan pendanaan lanjutan untuk menangani kerusakan akibat bencana susulan.

Ia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.