Mendagri Tito Minta Pemda Alokasikan Anggaran untuk Program Bedah Rumah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk turut aktif mengalokasikan anggaran guna mendukung program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Dukungan dari pemda dinilai krusial untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Hal tersebut ditegaskan Tito saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurutnya, pembenahan kawasan permukiman kumuh maupun kawasan yang rentan masalah sosial dan peredaran narkotika tidak akan tuntas bila hanya mengandalkan pendekatan represif atau penegakan hukum semata.

Pemerintah, kata Tito, wajib hadir menyentuh akar permasalahan yang dihadapi warga, mulai dari sulitnya memperoleh akses hunian layak hingga rendahnya taraf kesejahteraan ekonomi.

"Semoga dengan adanya program-program terpadu seperti ini, yang sekarang diinisiasi oleh Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), bersama ATR/BPN, kemudian PNM Mekaar untuk pemberdayaan UMKM, kepolisian, dan BPS, ini dapat bekerja bersama-sama menyelesaikan masalah supaya kehidupan masyarakat menjadi lebih baik," kata Tito, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Minggu, 25 Oktober 2026.
 

 

Gandeng Lintas Kementerian dan Lembaga

Tito mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tidak hanya membedah fisik bangunan rumah menjadi layak huni, tetapi juga memberikan kepastian legalitas tanah melalui sertifikasi, bantuan modal usaha mikro melalui PNM Mekaar, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Ia pun mengimbau para kepala daerah untuk menyelaraskan kebijakan anggaran daerah dengan program strategis nasional tersebut.

"Saya hanya minta kepada rekan-rekan pemerintah daerah juga menyambut program-program seperti ini. Kemarin Bapak Presiden menyampaikan bahwa kebahagiaan para pemimpin adalah kalau melihat rakyatnya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang kita harapkan semua, harus didukung penuh oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Secara khusus, Mendagri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta agar memasukkan alokasi anggaran renovasi permukiman warga ke dalam APBD.

"Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI menganggarkan program-program ini. Di sini ada perwakilan DPRD dan Kepala Dinas Perumahan, saya mohon hal ini disampaikan dan direalisasikan," tegas Tito.