Sejumlah Tokoh Sampaikan Aspirasi Masyarakat kepada Presiden

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh publik ke Istana Negara Senin, 1 September 2025, malam. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasi agar pejabat lebih berempati dengan kondisi masyarakat.

Para tokoh juga menyampaikan tuntutan pengesahan beberapa rancangan undang-undang (RUU) termasuk RUU Perampasan Aset. Presiden Probowo Subianto mengundang tokoh dari berbagai latar belakang ke Istana Negara pada Senin malam.

Setiap tokoh diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan sang presiden. Salah satu pesannya agar pejabat tak sibuk melakukan flexing di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

"Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing (pamer kekayaan) dan hedon (gaya hidup mewah). Kebiasaan pamer dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR enggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10 persen," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikutip dari Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 3 September 2025.
 

Baca: Penangkapan Direktur Lokataru Dinilai Berdasarkan Bukti Kuat

"Upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak buruh tidak punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi. Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Begitu pula kepada menteri-menteri yang ada, wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto," sambungnya.

Pesan untuk Presiden juga disampaikan oleh tokoh lintas agama yang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berjanji akan mempercepat pengerjaan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

"Presiden berjanji misalnya untuk Undang-Undang Perampasan Aset, dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan
memperjuangkan itu bersama dewan. Saya kira itu pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pekan lalu. Berbagai elemen masyarakat berharap pemerintah eksekutif dan legislatif dapat evaluasi diri agar tidak memicu gejolak di masyarakat," tutur Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty.