Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Sampaikan Keberhasilan 10 Bulan Pemerintahan

Jakarta: Jumat, 15 Agustus 2025, terpilih menjadi waktu pelaksanaan sebuah tradisi kebangsaan, yaitu pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Presiden Prabowo Subianto membuka pidato kenegaraan dengan mengapresiasi jasa para presiden sebelumnya bagi bangsa Indonesia. 

Menurut Presiden Prabowo, seluruh presiden terdahulu telah berupaya mewujudkan Indonesia lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan. Presiden Prabowo juga menyatakan Indonesia dapat berkembang sebagai negara karena menganut demokrasi yang khas. 

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo juga menyinggung kisah sukses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, manfaat delapan bulan pelaksanaan MBG mulai dapat dirasakan, baik pada peningkatan prestasi di sekolah maupun peningkatan perekonomian di desa.

"Dalam tujuh bulan, kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi
gratis setiap hari," ujar Prabowo, dalam Metro Pagi Primetime Metro TV, Sabtu, 16 Agustus 2025.
 

Baca: Tak Pandang Bulu, Presiden Prabowo akan Sikat Perusahaan Manipulasi Beras

Presiden Prabowo juga kembali menyinggung serakahnomik. Dalam upaya membersihkan sistem peradilan dari korupsi, Presiden Prabowo telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.

"Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan, gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280 persen peningkatannya," kata Prabowo.

Presiden juga menjelaskan pembentukan enam komando teritorial baru dan puluhan satuan TNI baru kepada para wakil rakyat. Pembentukan ini untuk memperkuat pertahanan negara menyikapi situasi global yang tidak menentu akibat konflik yang melibatkan beberapa negara.

Sidang tahunan merupakan tradisi baru yang dilaksanakan di Indonesia sejak 2015. Sejarah pidato kenegaraan presiden untuk memperingati HUT RI dimulai sejak era Orde Lama. Awalnya, presiden berpidato dalam suatu rapat besar setiap 17 Agustus.

Tetapi sejak masa Presiden Soeharto, jadwal pidato kenegaraan berubah menjadi 16 Agustus. Kemudian diikuti dengan kebiasaan mengenai nota keuangan dan RAPBN yang dimulai sejak 1968. Melalui pidato presiden, rakyat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan negara.