?Indonesia kembali mengambil peran sentral dalam diplomasi iklim kawasan dengan menjadi tuan rumah ASEAN Climate Forum 2026. Forum strategis tingkat Asia Tenggara ini digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Acara ini mempertemukan para regulator, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha dari negara-negara ASEAN. Fokus utama diskusi adalah menyepakati arah kebijakan iklim pasca-Konferensi Iklim Global (COP 30), serta mendorong kerja sama konkret dalam transisi energi dan pengembangan pasar karbon yang terintegrasi di kawasan.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan pasar karbon sebagai instrumen pendanaan vital bagi transisi energi. Mekanisme ini dinilai krusial untuk menjembatani kesenjangan kebutuhan investasi hijau di Asia Tenggara.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan agar ekosistem pasar karbon dapat tumbuh kredibel, seiring dengan pasar modal.
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kuat dengan beroperasinya IDX Carbon sejak September 2023. Ke depan, melalui regulasi terbaru (Perpres), Indonesia menargetkan perluasan cakupan pasar.
Menurut Hasan, OJK menargetkan perdagangan karbon nasional tidak hanya berfungsi sebagai pasar wajib atau mandatory market untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution Indonesia, tetapi juga berkembang ke pasar sukarela atau voluntary market. Melalui pasar sukarela, Indonesia berpotensi melakukan kerja sama perdagangan karbon di tingkat regional dan global.
"Kita bisa mengembangkan ke voluntary market yang berpotensi melakukan kerja sama atau perdagangan regional," tambahnya.
Melalui ASEAN Climate Forum ini, Indonesia dan negara-negara tetangga berupaya menyatukan kepentingan iklim, ekonomi, dan politik, dengan harapan transisi energi dapat berjalan beriringan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.