Kebijakan Mendikbudristek, Nadiem Makarim lagi-lagi menjadi sorotan, usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi menghapus jurusan yang ada di Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo mengatakan kebijakan penghapusan jurusan itu bukanlah hal yang baru. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan bertahap sejak 3 tahun lalu. Ia pun menambahkan pada Tahun Ajaran 2022 sudah 50% sekolah yang menerapkan hal itu. Sementara di 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka.
Dengan peniadaan jurusan tersebut, Anindito menjelaskan bahwa pada kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan dan aspirasi studi lanjut atau karirnya. Hal ini sehingga mampu membuat murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya.
Tidak hanya kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS dan bahasa di Sekolah Menengah Atas, adapun beberapa kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang juga menjadi kontroversi dan berujung ditarik kembali alias tidak jadi diterapkan, seperti kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang salah satu alasannya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa.
Namun kebijakan menaikkan UKT itu justru menuai protes dari berbagai kalangan dan dipanggil DPR. Akhirnya usai Nadiem bertemu dengan Rektor, kebijakan kenaikan UKT itu pun dibatalkan diterapkan pada 2024 ini. Nadiem mengatakan akan mereevaluasi semua permintaan peningatan UKT dari PTN-PTN usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Mei lalu.
Tak hanya itu, melalui Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah, Menteri Nadiem juga sempat membuat Pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib.
Aturan ini kemudian mendapat banyak kritik, karena kegiatan Pramuka dinilai dibutuhkan sebagai bekal generasi muda. Pramuka dinilai bisa jadi kegiatan yang melatih jiwa patriot, kepemimpinan, membentuk karakter hingga memberikan bekal skill bertahan hidup.
Setelah kebijakan itu ramai dikritik, Nadiem lalu menjelaskan bahwa Pramuka justru akan dijadikan bagian kegiatan kokurikuler atau masuk dalam mata pelajaran, namun tak akan menambah jumlah mata pelajaran.
Rtusan massa dari berbagai elemen Masyarakat Peduli Pendidikan di Kota Depok menggelar unjuk rasa di Kantor Pemerintahan Kota Depok pada Kamis. Aksi ini menyusul carut-marutnya PPDB 2024 di Kota Depok. Salah satunya adalah dugaan manipulasi nilai rapot yang berujung pada 51 peserta didik dianulir dari 8 SMA Negeri.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno mengatakan akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang terlibat dalam kecurangan PPDB di lingkup Dinas Pendidikan Kota Depok.
Saat ini di Kota Depok bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan klarifikasi terhadap SMPN 19 yang diduga melakukan kecurangan dengan memanipulasi nilai rapor 51 siswanya.
Kisruh dunia pendidikan juga terjadi di Jakarta. Ratusan guru honorer dipecat mendadak. Mereka terpaksa kehilangan pekerjaan di tahun ajaran baru 2024-2025, sebagai buntut dari kebijakan cleansing yang dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta. Mereka pun menempuh jalur hukum. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan akan menggugat pemerintah.
Disdik Jakarta setidaknya sudah melakukan pemenecatan pada ratusan guru honorer yang ada di Jakarta pasca temuan BPK yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara peta kebutuhan honorer dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengaku perekrutan guru honorer yang dilakukan kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi sementara anggaran pendidikan telah mencapai Rp503,8 triliun dari sekitar Rp665 triliun dana pendidikan yang dialokasikan pada APBN 2024. Sementara itu pemerintah telah mencanakan program Makan Bergizi Gratis bagi anak Indonesia yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp71 triliun yang tidak menutup kemungkinan menjadi bagian dari anggaran pendidikan.
Ratusan triliun dana telah dikucurkan untuk pendidikan Tanah Air. Namun tak kunjung tuntas berbagai permasalan pendidikan di Tanah Air. Sudah saatnya pemerintah lebih serius memperbaiki pendidikan di Tanah Air.
Streaming