24 January 2024 22:51
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tiba-tiba menyatakan Presiden boleh memihak dan kampanye mengejutkan banyak pihak. Sebab, sebelumnya Presiden menyatakan bahwa pemerintah harus netral.
Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Presiden juga didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga calon presiden nomor urut 2.
Usai acara, Presiden Jokowi membuat statemen bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Menurut Presiden, yang terpenting adalah saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Pakar hukum tata negara menyatakan pasal yang membolehkan Presiden kampanye konteksnya adalah jika yang bersangkutan merupakan petahana, seperti yang terjadi pada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
"Konteks pasal itu harus dibaca dengan baik," ujar pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.
Di luar itu, pernyataan Presiden Jokowi ini menimbulkan kontroversi karena Presiden dinilai tidak konsisten. Sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral.
Menanggapi pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyerahkan masyarakat untuk menilai sendiri konsistensi Presiden Jokowi. Sebab, sebelumnya presiden menyatakan harus netral.
"Masyarakat bisa mencerna, menakar, menimbang, pandangan tersebut," kata Anies
Pengamat politik juga mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Jokowi yang plin-plan seperti itu. Menurutnya, salah satu sikap yang paling dikenali dari Jokowi adalah ketidak konsistenannya.
"Beliau (Jokowi) konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan," kata Ray dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu, 24 Januari 2024.