Kepala KSP Tinjau Pelindo, Dorong Efisiensi Logistik Nasional

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau rencana strategis transformasi layanan pelabuhan serta penguatan sistem logistik nasional.

Dalam kunjungan itu, Kepala Staf Kepresidenan didampingi Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani beserta jajaran tenaga ahli KSP. Rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar bersama Wakil Direktur Utama Drajat Sulistyo, Komisaris Arief Poyuono, dan jajaran manajemen Pelindo lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program pemerintah, khususnya program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor logistik nasional.
 

“Saya selaku KSP punya tugas bagaimana menyelaraskan program-program Presiden Prabowo dan memastikan program unggulan Bapak Presiden, salah satunya bagaimana ekosistem logistik ini akan mendukung program nasional,” ujar Dudung.

Dalam pertemuan tersebut, Pelindo memaparkan tiga rencana strategis utama. Pertama, pengembangan NIPA Transit Anchorage Area sebagai kawasan layanan maritim strategis di Selat Malaka untuk mendukung ship-to-ship transfer, bunkering, dan marine services. Pelindo juga mendorong percepatan regulasi, termasuk penetapan kawasan sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Free Trade Zone.

Kedua, pengembangan ekosistem Kalibaru untuk memperkuat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama perdagangan nasional. Proyek tersebut mencakup pengembangan terminal peti kemas, terminal produk, hingga pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) yang terintegrasi dengan jalan tol dan kawasan hinterland.

Ketiga, revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu melalui normalisasi garis pantai, pengerukan alur pelayaran hingga -6,5 mLWS, serta pengembangan terminal curah kering dan cair guna memperkuat rantai pasok komoditas strategis di pesisir barat Sumatra.

Menanggapi sejumlah kendala operasional yang disampaikan Pelindo, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan hambatan birokrasi dan koordinasi lintas lembaga.

“Beberapa hal yang disampaikan Pak Direktur Utama, kendala-kendala di lapangan, masalah kebirokrasian memang harus kita tuntaskan. Nanti akan kita selesaikan, bagaimana proses di Pulau Nipa, kemudian efisiensi jalan tol, komunikasi harus diefektifkan dengan bea cukai sehingga tidak terlalu rumit masalah koordinasi,” tegas Dudung.

Sebagai tindak lanjut, Pelindo akan mengirimkan surat resmi kepada KSP terkait berbagai kendala strategis yang dihadapi. Selanjutnya, KSP akan memfasilitasi audiensi debottlenecking atau penguraian hambatan lintas kementerian dan lembaga.
 

“KSP tentunya hanya sebagai penyambung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Pelindo dengan kementerian yang tidak tuntas atau yang menghambat. Sehingga kalau ini dituntaskan secara cepat, maka ini akan bisa selesai dengan baik dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Dudung.

Selain membahas tantangan di lapangan, Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi peningkatan aktivitas sektor pelabuhan yang dinilai berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Dan yang menggembirakan adalah justru nilai impor yang saat ini meningkat sampai 11 persen, bahkan di Semarang itu meningkat sampai 13 persen. Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian,” kata Dudung.

Ia menegaskan KSP akan terus hadir untuk memantau langsung pelaksanaan program strategis pemerintah di lapangan.

“Program kami adalah KSP mendengar. Sehingga setiap ada persoalan-persoalan di lapangan, kami akan datang," ujarnya.