Pemerintah Akan Jaga Kualitas Pelayanan Meski Biaya Haji Turun

Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji PHU Ramadhan Harisman menegaskan pemerintah tidak akan menurunkan standar pelayanan ibadah haji meski biaya haji turun. Ramadhan mengungkap justru pemerintah berharap dapay meningkatkan pelayanan.

"Dari sisi pelayanan tidak ada yang berubah sama sekali seperti  tahun lalu semua layanan kami  rencanakan minimal sama dengan tahun lalu dan diharapkan kalau ada peningkatan," kata Ramadhan dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Selasa, 7 Januari 2024.

Ramadhan mengungkap dalam ibadah haji tahun ini akan diterapkan kebijakan tanazul. Dengan kebijakan ini jemaah dapat dapat langsung mendiami hotel-hotel di sekitar Mina setelah prosesi di Arafah dan Muzdalifah.

"Untuk layanan terutama di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) rencananya tahun ini kami akan merancanakan kebijakan tanazul di mana sebagian jemaah itu akan langsung dari prosesi Arafah, Muzdalifah, langsung diarahkan ke hotel-hotel di sekitar Mina sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan di wilayah Mina," jelasnya.
 

Baca: Temui Presiden Prabowo, Panja Haji Laporkan Penurunan Biaya Haji 2025

"Sedangkan untuk konsumsi praktis insya allah sama dengan tahun lalu. Baik jumlahnya maupun kualitasnya," ungkapnya. 

Ramadhan mengatakan pembayaran dapat dibuka segera Keppres BPIH 2025 diterbitkan.

"Kami rencanakan dalam beberapa hari ini akan mengajukan usulan Keppres BPIH 2025 kepada presiden dan semoga penerbitan Keppres itu bisa segera terlaksana dan setelah itu kami akan memulai proses pelunasan
BPIH tahun 2025 setelah terbitnya Keppres," katanya.

"Semakin cepat Keppresnya bisa terbit insya allah satu hari setelah Keppres terbit kami akan melaksanakan pelunasan tahap pertama," tambahnya.

Ramadhan menyebut besaran harga BPIH yang ditetapkan DPR adalah harga rata-rata. Dengan ketentuan ini maka harga yang dibayar jemaah akan berbeda-beda tergantung titik embarkasi.

"BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR kemarin itu adalah harga rata-rata. Karena besaran BPIH yang dibayar jemaah itu tergantung embarkasinya. Kalau embarkasinya semakin dekat ke Arab Saudi misalnya Aceh tentunya akan lebih murah dibandingkan kalau jemaah yang berangkat dari Jakarta. Jadi tidak sama masing-masing daerah," jelasnya.