5 November 2026 20:00
Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri merupakan murni proses penegakan hukum. Ia membantah penanganan perkara tersebut berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal kepolisian.
"Dan kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum yang tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun, tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat," kata Suyudi dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis 5 November 2026.
Suyudi menyebut penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri yang terkait perkara tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh anggota. Ia meminta jajaran kepolisian tetap menjaga soliditas dan menjalankan tugas melayani masyarakat.
"Penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani, dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua," ujarnya.
Ia menyebut bahwa institusi Polri tetap solid dan meminta seluruh anggota di wilayah Indonesia untuk fokus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat, dan kami yakin bahwa saat ini Polri sangat solid," ujarnya.
Suyudi juga mengingatkan jajarannya agar senantiasa bekerja bersama masyarakat. Ia menekankan bahwa kepolisian harus tetap berpegang pada semangat pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.
"Dan tentunya untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu: polisi bersama masyarakat," tuturnya.
Kapolri kembali menegaskan bahwa penanganan perkara penyadapan ilegal tersebut tidak berkaitan dengan persaingan atau kepentingan tertentu di tubuh Polri. Menurut dia, proses hukum dilakukan demi kebaikan institusi dan menjaga kepercayaan masyarakat.